Di tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6,7 triliun. Anggaran tersebut untuk sembilan unit kerja eselon I.
Dan, dari alokasi anggaran tersebut, Rp3,7 triliun di antaranya akan dilakukan proses pengadaan barang dan jasa, baik melalui proses pengadaan maupun secara swakelola.
Karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang atau jasa (PBJ) di lingkup KKP. Hal ini untuk mendukung peningkatan ekonomi di dalam negeri khususnya yang berbasis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Menteri Trenggono juga meminta agar seluruh jajarannya mulai Pejabat Eselon I dan II serta para Kepala UPT dan Kepala Satuan Kerja (Satker) sebagai penanggungjawab anggaran dapat mempercepat realisasi pengadaan barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri.
“Penggunaan produk dalam negeri sebagai pilihan utama merupakan tindaklanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi menyebut belanja pemerintah harus menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien,” ucap Menteri Trenggono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/1/2023).
Sebelumnya, Menteri Trenggono dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa KKP di Jakarta, Senin (16/1/2023), mengatakan kegiatan pengadaan ini di antaranya untuk mendukung implementasi lima Program Ekonomi Biru KKP.
Yang meliputi perluasan target kawasan konservasi, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut.
“Akan banyak kegiatan yang mendukung lima kebijakan tersebut yang memanfaatkan pengadaan barang/jasa. Untuk itu saya meminta pengadaan barang/jasa dapat terlaksana dengan profesional, bebas dari intervensi, kolusi, korupsi dan nepotisme,” ucap Trenggono.
Selain itu, lanjut Menteri Trenggono, pengadaan barang/jasa juga dapat menghasilkan pengadaan barang/jasa yang bernilai tinggi dengan biaya ekonomis melalui tahapan yang efektif dan efisien, persaingan yang sehat, terbuka dan transparan.
“Pengadaan barang/jasa saat ini diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia. Artinya setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan barang/jasa,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar memaparkan capaian kinerja Pengadaan Barang/Jasa lingkup KKP dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Menurutnya, KKP terus berbenah di antaranya telah memiliki Katalog Sektoral yang memiliki 33 Etalase Produk dengan 3.999 barang.
Kemudian memiliki Unit Kerja khusus yang menangani PBJ, bahkan UK-PBJ KKP telah mencapai Level Proaktif (Level 3) dengan telah memenuhi 9 dari 9 variable yang dipersyaratkan secara nasional. Baru 11 K/L yang dapat mencapai Level Proaktif.
“Kami laporkan pula bahwa Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) KKP telah mendapatkan predikat Baik. Saat ini dari 82 K/L, baru 15 K/L yang sudah mencapai predikat Baik ini. Hal ini tentu dapat kami capai berkat komitmen pimpinan yang kuat dan bimbingan dari LKPP, BPKP, serta instansi terkait lainnya,” papar Antam.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hendrar Prihadi mengapresiasi capaian kinerja PBJ lingkup KKP.
Dia juga mendukung percepatan penyerapan anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam menghadapi ancaman resesi global tahun ini.
“Anggaran cepat terserap, perputaran uang di negara kita tumbuh cepat maka ekonomi semakin maju. 2023 kalau kita sepakat, di Indonesia tidak akan ada resesi,” ungkapnya. *
Editor: Addinda Zen