Direktur Jenderal Binapenta&PKK, Suhartono, mengatakan saat ini sudah terdapat 78 negara penempatan yang telah dibuka bagi pekerja migran Indonesia.
Adapun, total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai kurang lebih sembilan juta orang.
Angka itu dicapai pasca telah diterbitkannya Kepdirjen Binapenta dan PKK terkait penetapan negara tujuan penempatan tertentu bagi pekerja migran Indonesia.
Lebih lanjut, Suhartono mengungkapkan, saat ini pemerintah terus melakukan kebijakan dalam rangka meningkatkan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia sebagai subyek menjadi perhatian utama pemerintah saat ini.
Tujuannya adalah untuk mengubah tradisi lama yang menempatkan Calon PMI sebagai obyek yang mudah dieksploitasi oleh para pihak untuk kepentingannya.
“Upaya perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI terus dilakukan seiring dengan perkembangan arus informasi yang begitu cepat," ungkap Suhartono.
Selanjutnya, Suhartono menuturkan bahwa Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
Permenaker tersebut ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2023 dan diundangkan pada tanggal 22 Februari 2023.
Dalam Permenaker terbaru ini terdapat beberapa penambahan manfaat jaminan sosial dalam rangka meningkatkan pelindungan dan pelayanan bagi PMI dari risiko sosial dalam hal terjadi kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua.
"Dengan diterbitkannya Permenaker 4/2023 yang menghadirkan 3 program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM dan JHT, para PMI bisa mendapatkan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang utuh mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja”,tutup Suhartono.*
