Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sinyal tidak akan maju menjadi calon presiden (Capres) dalam Pemilu 2024.
Dia mengatakan saat ini sedang fokus membangun aliansi dengan partai politik melalui Koalisi Besar untuk memaksimalkan hasil Pemilu dalam memperkuat politik dan ekonomi nasional.
Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis detik.com Elvan Dani S yang tayang Rabu (10/5/2023). Dia mengatakan dalam menentukan arah Pemilu 2024, Golkar telah mengantongi dua amanat Musyawarah Nasional (Munas).
Pertama, Munas Golkar meminta agar Partai Golkar mengajukan Ketua Umum sebagai calon presiden di Pemilu 2024.
Kedua, Munas juga mengamanatkan dan memberikan kuasa kepada Ketua Umum untuk membuat keputusan, termasuk membangun aliansi.
“Golkar sudah punya amanat Munas, di mana amanat Munas meminta agar Partai Golkar menjadi Calon Presiden atau memberikan kuasa kepada Ketua Umum-nya untuk membuat keputusan termasuk membangun aliansi,” ujar Airlangga dalam wawancara bertajuk Arah Koalisi Capres Partai Golkar itu.
Dia mengatakan sedang melakukan amanat kedua, yaitu membangun aliansi tidak hanya informal tetapi juga formal.
“Dan yang dilakukan oleh Saya selaku Ketua Umum adalah menjalankan amanat Munas agenda kedua, yakni menjalin aliansi,” terangnya.
Sistem Multi Partai Butuh Koalisi
Menko Perekonomian RI ini mengatakan pihaknya juga menjalankan proses pembangunan aliansi formal.
Aliansi formal dilakukan, jelasnya, karena dalam sistem multi partai, tidak ada satupun partai yang bisa mengajukan sendiri calon presidennya. Pasalnya, tidak ada partai yang menguasai 51 persen suara rakyat untuk maju ke parlemen.
“Sehingga untuk mencapai 51 persen di parlemen harus dibangun aliansi partai. Harapan Golkar, kami berharap koalisinya besar karena 51 persen kan berarti besar,” terangnya.
Kemudian, ujarnya, koalisi yang dibentuk memiliki partai inti sebagai penggerak. Saat ini, dia mengatakan sedang mengemas dan membungkus koalisi untuk segera dideklarasikan.
Dia menjelaskan koalisi dibangun agar diketahui ada kesamaan dalam mengambil persepsi.
Batasannya adalah koalisi ini tidak mengganggu independensi dan kemandirian dari masing-masing partai.
Mengenai Koalisi Indonesia Baru (KIB), dia mengatakan tetap ada, meskipun ada perbedaan capres yang diusung terbuka, bisa sama bisa berbeda.
Pada prinsipnya, jelas dia, Partai Golkar akan membawa KIB menjadi sentral dinamika politik di Indonesia melalui koalisi.
“Capres itu bisa berbeda bisa juga sama, tetapi yang kita lihat adalah kesetaraan. KIB atau koalisi besar yang didorong adalah sistem yang egaliter, kesetaraan di antara para ketua partai. Jadi tidak ada ketua partai yang lebih tinggi daripada yang lain,” terangnya.*
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang