Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Prabowo Subianto selalu menguat menuju gelaran Pilpres. Isu ini terus dikaitkan dengan Prabowo, layaknya agenda yang bertujuan untuk mendeskreditkan dirinya. Haris Rusly Moti, atau akrab disapa Moti merupakan salah satu aktivis '98. Pada kegiatan Pertemuan Aktivis Jogja, Solo, Semarang (Joglosemar) di Solo, Senin (13/11) kemarin, Moti menyebut isu pelanggaran HAM Prabowo sengaja terus diputar dan menjadi langganan.
"Isu pelanggaran HAM sengaja terus diputar, bahkan sejak 15 tahun lalu ketika ada Pilpres. Jadi, itu sudah menjadi langganan," ujarnya.
Moti bersama aktivis '98 Joglosemar mengaku terus memberikan dukungan untuk Prabowo. Pasalnya, Prabowo dinilai memiliki pemahaman mengenai permasalahan yang saat ini dihadapi Indonesia. Moti siap menepis isu pelanggaran HAM yang langganan diterima Prabowo.
Tidak hanya isu pelanggaran HAM, Prabowo-Gibran saat ini juga belakangan kuat dikaitkan dengan isu dinasti politik. Mengenai hal tersebut, Moti juga menyampaikan, banyak terjadi kesalahpahaman mengenai dinasti.
Indonesia Masih Demokrasi
Menurut Moti, dinasti merupakan sesuatu yang absolut. Sementara kepemimpinan di Indonesia masih dipilih melalui proses demokrasi.
"Jadi pada salah kaprah memahami tentang dinasti. Kalau dinasti itu absolut, sedangkan kepemimpinan di Indonesia dipilih melalui proses demokrasi. Pemimpin dipilih langsung oleh masyarakat, ya kalau tidak tepilih kan gugur sebagai pemimpin di alam demokrasi di Indonesia," jelasnya.
Moti menambahkan, dinasti hanya ada di zaman kerajaan. Saat ini, Indonesia menganut sistem demokrasi. Sehingga, Moti yakin Pemilu yang akan dilaksanakan 2024 mendatang masih berada di koridor yang seharusnya.
"Kami yakin, pemilu saat ini dapat berjalan dengan lancar dan masih dalam koridor yang benar," ujarnya.
Editor: Dimas Adi Putra
