Internasional

Amerika Serikat dan Indonesia Tandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Senilai 10,2 Triliun Rupiah

Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia (Indonesia Infrastructure and Finance Compact) senilai Rp10,2 triliun atau 698 juta dolar, yang merupakan hibah lima tahun antara Millennium Challenge Corporation (MCC) pemerintah AS dan pemerintah Indonesia, dengan kontribusi Rp9.5 triliun (649 juta dolar) dari Amerika Serikat dan Rp718 miliar (49 juta dolar) dari Pemerintah Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) MCC Alice Albright turut serta dalam upacara penandatanganan yang dilangsungkan di kantor Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) di Washington D.C, Kamis, 13 April (waktu setempat), bersama perwakilan dari pemerintah AS dan Indonesia.

“Kemitraan ini merepresentasikan keyakinan bersama Amerika Serikat dan Indonesia akan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi,” ujar Menteri Yellen, yang juga Wakil Ketua Dewan Direksi MCC. “Kesepakatan ini akan menudukung Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership atau JETP) Indonesia, serta pengembangan infrastruktur tahan iklim yang memenuhi standar, di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) – yang diumumkan bersama oleh presiden kedua negara kita di KTT G20.”

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia menyumbang hampir 97 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 57 persen dari total PDB. Sementara Indonesia terus berinvestasi di sektor manufaktur dan di bidang ekspor berbasis komoditas, infrastruktur berkualitas tinggi diperlukan untuk mengangkut pekerja dan barang.

“MCC bangga akan hubungan kami yang sudah terjalin selama hampir 20 tahun dengan pemerintah Indonesia,” ujar CEO Albright. “Dengan investasi ini, kerja sama kita dalam berbagai proyek akan bernilai total lebih dari 1 miliar dolar. Kesepakatan yang ditandatangani hari ini akan difokuskan pada keberlanjutan dan skalabilitas, meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim dan guncangan eksternal lainnya sambil menciptakan peluang yang lebih besar bagi pemilik bisnis untuk mengakses modal pasar.”

Indonesia Infrastructure and Finance Compact bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi infrastruktur transportasi dan logistik Indonesia serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang dimiliki oleh perempuan.

“Indonesia mengambil tindakan penting untuk membangun lingkungan keuangan yang kuat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang,” ujar Menteri Sri Mulyani. “Saya senang melihat bagaimana upaya bersama kita akan terus memperkuat ketahanan ekonomi bagi generasi Indonesia saat ini dan mendatang.”

Indonesia Infrastructure and Finance Compact terdiri dari tiga proyek:

  • Proyek Memajukan Aksesibilitas Transportasi dan Logistik (ATLAS) akan bekerja sama dengan lima pemerintah provinsi – Sumaera Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Bali – untuk meningkatkan perencanaan dan persiapan infrastruktur di tingkat daerah, yang transportasi dan logistiknya lebih terbatas. Proyek yang dihasilkan akan meningkatkan akses kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan aksesibilitas layanan transportasi bagi penumpang perempuan dan penyandang disabilitas.
  • Proyek Akses Pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Milik Perempuanbertujuan untuk meningkatkan layanan pinjaman formal kepada UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan. Proyek ini juga akan memberikan pelatihan bisnis, termasuk pelatihan literasi digital dan keuangan, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kesiapan investasi.
  • Proyek Pengembangan Pasar Keuangan (FMD)akan memberikan bantuan teknis dan hibah keuangan campuran untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta atau pembiayaan berorientasi komersial dalam investasi infrastruktur. Proyek ini akan membantu pemerintah Indonesia untuk membentuk kemitraan baru dan memanfaatkan dana yang ada untuk mendanai proyek infrastruktur berkualitas tinggi dengan risiko rendah.

MCC dan pemerintah Indonesia mengawali kemitraannya tahun 2006 dengan program Ambang Batas senilai 55 juta dolar untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan tingkat imunisasi. Tahun 2011, MCC dan pemerintah Indonesia bermitra lagi melalui program MCC-Indonesia Compact senilai 474 juta dolar yang berfokus pada kesehatan dan gizi, pengelolaan lahan dan energi yang berkelanjutan, serta modernisasi pengadaan pemerintah.

Millennium Challenge Corporation adalah badan independen pemerintah AS yang bekerja untuk mengurangi tingkat kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi. Dibentuk pada 2004, MCC memberikan hibah dan bantuan dengan periode tertentu kepada negara-negara yang memenuhi standar yang ketat dalam pemerintahan yang baik, upaya memerangi korupsi, dan penghormatan terhadap hak-hak demokrasi.

 

Administrator Esensi

Recent Posts

PSN Tol Semarang-Demak Dukung Konektivitas Jawa Tengah Bagian Utara

PEMBANGUNAN Tol Semarang - Demak sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) diharapkan dapat semakin…

7 hours ago

Kopi Malabar Jawa Barat dan Gayo Aceh Jadi Primadona di Pasar Australia

KOPI Indonesia masih menjadi pusat perhatian di hari ketiga penyelenggaraan Melbourne International Coffee Expo (MICE)…

7 hours ago

Mendagri Tito Setuju Desain Ulang Sistem Pemilu, Opsi Pilpres dan Pileg Dipisah

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku setuju Sitem Pemilu dilakukan redesigning atau desain ulang.…

7 hours ago

UGM Pameran Pendidikan Go Global UTokyo Study Abroad Fair 2024 di Jepang

UNIVERSITAS Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ikut dalam pameran pendidikan bertajuk Go Global UTokyo Study Abroad…

7 hours ago

Bagas/Fikri Singkirkan Pasangan Malaysia di Thailand Terbuka 2024

Pemain Ganda Putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri lolos ke 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia…

7 hours ago

SETARA Institute: RUU Penyiaran Ancaman Kebebasan Berekspresi dan Hak atas Informasi

SETARA Institute menyatakan, Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang…

7 hours ago