Anggota DPR RI ramai-ramai memberikan komentear menohok pada APH, peneliti BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mulai dari Komisi III, VII hingga Komisi VIII memita oknum BRIN tersebut diperiksa pihak kepolisian.
Diketahui oknum peneliti BRIN berinisial APH telah melakukan ancaman terhadap warga Muhammadiyah soal perbedaan penetapan Idul Fitri 1444 Hijriah. Komentar yang dituliskan di media sosial (medsos) itu akhirnya viral dan menuai pro kontra.
Seperti yang disampaikan anggota Komisi III Nasir Djamil mengatakan, cara yang dilakukan APH mirip intimidasi dan agitasi ala PKI di era 1960-an. Karena itu, Nasir mendukung kepolisian untuk memproses hukum kasus ini.
Menurutnya, sangat tidak layak dan patut seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), mengeluarkan kata-kata yang bernada ancaman. Apalagi, ancaman itu dialamatkan kepada Muhammadiyah, organisasi besar Umat Islam di Indonesia.
“Penyataan oknum peneliti BRIN ini, secara langsung atau tidak telah mengancam perbedaan sikap beragama di Indonesia,” kata Nasir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25//4/2023).
Dalam perkara ini, ujarnya, pihak kepolisian akan menangani kasus ini. Pihak Bareskrim Mabes Polri sudah melakuan profiling pernyataan APH yang mengancam warga Muhammadiyah.
Hindari Ujaran Kebencian
Komentar lainnya disampaikan Ketua Komisi VIII, Ashabul Kahfi. Ia bahkan mengutuk komentar yang dilontarkan APH Menurutnya, sikap oknum Peneliti Astronomi BRIN itu mendegradasi keilmuan dan merupakan bentuk ujaran kebencian.
“Sebagai Ketua Komisi VIII yang membidangi agama dan sosial, saya sangat mengutuk setiap sikap dan tindakan atas nama intelektualitas. Mendegradasi satu kebenaran lain sebagai produk dari sebuah metode ilmu yang diakui dengan ujaran kebencian. Yang dapat merusak tatanan sosial keagamaan dan kemasyarakatan,” kata Ashabul.
Dia menjelaskan, penentuan awal Ramadan dan bulan Syawal dapat dilakukan dengan dua metode. Yakni hisab dan rukyat. Metode itu pun telah mendapatkan legitimasi kuat dalam agama.
Sebagai metode yang diakui, tambahnya, maka apa pun produk dan hasil dari kedua metode tersebut merupakan kebenaran dalam tataran ijtihadi.
“Implementasinya akan kembali pada keyakinan masing-masing tanpa mendegradasi atau menihilkan pendapat yang lain,” katanya.
Berkaca pada kasus tersebut, dia pun mengajak elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan. Dan, menghindari ujaran yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di tengah tahun politik menjelang Pemilu 2024.
BRIN Harus Tindak Tegas
Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno mendesak BRIN menindak tegas APH yang diduga mengancam warga Muhammadiyah di media sosial. Eddy mengatakan, ancaman tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan.
“Ancaman seperti itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun,” kata Eddy dalam keterangan tertulis kepada media, Selasa (25/4/2023).
Walaupun beredar permintaan maaf dari APH, Eddy menilai BRIN harus tetap menindak tegas sesuai aturan disiplin bagi ASN.
Walaupun sudah ada permintaan maaf dari yang bersangkutan, sebagai pimpinan di Komisi VII DPR saya tetap meminta Kepala BRIN sebagai mitra kami, menindak tegas ASN tersebut,” ujarnya.
Eddy menegaskan, Komisi VII DPR RI akan memanggil BRIN untuk meminta penjelasan terkait ancaman itu dalam rapat kerja pada masa sidang mendatang.
Sebagai informasi, APH merupakan salah satu peneliti di Pusat Riset Antariksa BRIN. Ia telah membuat heboh dengan melontarkan ancaman terhadap warga Muhammadiyah.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko juga menyayangkan hal itu.
“Sangat disayangkan, perbedaan ini memicu isu yang kurang produktif dan disinyalir terkait dengan salah satu sivitas BRIN,” kata Laksana Tri Handoko dalam keterangannya, Senin (24/4/2023). *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang