Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meyakini jika komitmen perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia akan lebih optimal usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, mengadakan pertemuan.
“Pertemuan kedua pemimpin tersebut ada langkah maju karena tampak komitmen kuat pihak Malaysia untuk menempatkan isu perlindungan PMI jadi prioritas. Hanya saja komitmen harus diikuti sikap konsistensi, bukan saja dari Malaysia tetapi juga Indonesia,” kata Christina Aryani dilansir dari antaranews.com, Selasa (10/1/2023).
Christina Aryani mengatakan bahwa komitmen Malaysia diperlukan untuk memastikan jaminan perlindungan PMI dari segala bentuk perlakuan tidak adil, kekerasan, diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.
Agar komitmen tersebut dapat berjalan baik, maka kedua pemimpin negara itu juga harus konsisten untuk membenahi sistem rekrutmen hingga pemberangkatan PMI.
Christina menilai komitmen politik yang disampaikan Anwar Ibrahim menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk melakukan penataan optimal pengiriman PMI ke Malaysia termasuk implementasi “One Channel System” untuk perekrutan dan penempatan.
“Malaysia sudah tahu ini, soal serius dan paham posisi Indonesia, jujur saja Malaysia punya ketergantungan sangat kuat pada PMI. Maka menjadi kesempatan Indonesia membenahi secara serius,” ujarnya.
Dia menjelaskan di level implementasi dan konsistensi harus menjadi catatan serius setelah pertemuan kedua pemimpin. Menurut dia, komitmen politik sudah jelas, maka selanjutnya terkait mengawal implementasi dan konsistensi nya.
“Indonesia dan Malaysia keduanya perlu komitmen serius untuk berantas praktik mafia pengiriman PMI ilegal. Ini awal atau pangkal persoalan yang harus diselesaikan, tanpa itu maka komitmen kedua pemimpin tidak punya dampak apa-apa,” ucapnya.
Christina berharap usai pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Anwar, praktik-praktik perekrutan dan penempatan melalui agen-agen “nakal” bisa diberantas habis.
Menurut dia, Indonesia dan Malaysia harus sama-sama memastikan sistem perekrutan dan penempatan melalui “One Channel System” benar-benar berjalan dan tidak ada lagi jalur-jalur ilegal.
Editor: Darma Lubis