Pemerintah diminta untuk menyampaikan desain kebijakan pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya hingga Rp466 triliun. Dan, sebesar 30 persen pembiayaannya berasal dari kocek negara alias APBN.
“Kita tahu bahwa desain dari pembiayaan IKN yang dari awal itu adalah hanya sebagian kecil, 30 persen yang dikeluarkan APBN sisanya adalah swasta,” kata Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Susetyo.
“Tapi kita paham bahwa swasta akan masuk trigger kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah, desain kebijakan inilah yang sebetulnya sangat penting untuk kelanjutan dari pada proses IKN,” sambung Andreas.
Hal itu dikatakannya dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan (Menkeu) di Gedung Nusantara I, Senin (12/6/2023).
Sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah, kata Andreas, pembiayaan IKN menjadi bagian fokus strategis belanja negara tahun 2024.
Agenda prioritas lain yang pembiayaannya bergantung pada APBN adalah terselenggaranya pemilu dan pilkada. Menteri Keuangan menyampaikan terdapat 7 fokus strategis belanja negara dari total 33 fokus Kemenkeu.
“Mungkin juga nanti bisa ditambahkan karena ini termasuk disampaikan sebagai kebijakan prioritas. Nah, desain kebijakan ini yang belum pernah kita ketahui,” kata Andreas.
“Kalau angka itu kan mengikuti kebijakannya. Jadi kebijakannya bagaimana? Nanti termasuk rencana pemanfaatan aset-aset. Swasta itu akan masuk kalau sudah ada prakondisi tertentu. Kalau nggak, nggak mungkin (akan berinvestasi),” lanjutnya.
Legislator Dapil Jawa Timur V itu menyarankan adanya campur tangan APBN yang cukup besar pada awal pembangunan IKN. Sehingga bisa menjadi pemantik bagi pihak swasta untuk berinvestasi.
Menurutnya ini bisa menghindari kondisi saling tunggu dalam berinvestasi.
“Apa tidak sebaiknya APBN untuk masuk cukup besar di awal tapi bisa men-trigger swasta. Daripada sebetulnya kita desainnya ini nanti saling nunggu, (sepeti analogi) chicken and egg. Jadi mungkin kebijakan ini juga perlu disampaikan,” usulnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang