Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meyakini kualitas udara di Jabodetabek yang semakin memburuk bisa dikendalikan dengan penanganan secara holistik. Atau secara menyeluruh dan berkesinambungan.
“Indonesia bisa mencontoh langkah-langkah drastis yang pernah dilakukan Pemerintah Tiongkok saat dikepung polusi udara yang ekstrem,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintahan Tiongkok berhasil menangani polusi udara karena fokus mengubah sumber energi di tiga sektor. Yakni industri, transportasi, dan perumahan.
“Nah, kalau Tiongkok bisa, tentunya Indonesia juga bisa,” ujar Rahmad dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/8/2023) di Jakarta.
Handoyo menyatakan, pengendalian polusi harus dilakukan secara menyeluruh, serta ditandai dengan adanya kebijakan yang berkelanjutan. Ada kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang.
“Tentu mengatasi polusi udara seperti di Kota Jakarta yang padat kendaraan juga padat pabrik tidaklah mudah. Suatu kebijakan jangka pendek, misalnya pembatasan jumlah kendaraan, tidak akan serta merta mengubah udara jadi bersih. Jadi kebijakan ini harus berlanjut dengan kebijakan jangka menengah dan panjang,” terangnya.
Meskipun demikian, dia berpendapat, kebijakan jangka pendek, yakni mengurangi buangan emisi kendaraan signifikan mengurangi kepekatan udara di Jakarta.
Penggunaan Energi Ramah Lingkungan
Namun, kata dia, kebijakan jangka pendek harus dilanjutkan dengan kebijakan jangka menengah. Misalnya ajakan kepada ASN khususnya yang bekerja di Jakarta untuk Work From Home (WFH) secara bergantian.
“Entah itu 50 persen atau berapapun persentasenya, itu bisa sedikit mengurangi beban polusi udara,” ujar Handoyo.
Akan tetapi, lanjutnya, cara tersebut tetap belum mencukupi. Diperlukan kebijakan jangka panjang seperti penggunaan energi ramah lingkungan. Energi panas bumi, meski mahal tapi itu perlu dikalkulasi, perlu dihitung dengan cermat.
Ia juga menyinggung perlunya batasan buangan emisi yang dikeluarkan pabrik-pabrik yang beroperasi di seputar Jabodetabek yang disebut-sebut salah satu biang kerok polusi.
“Hal itu perlu ditertibkan. Harus ada batasan toleransi menyangkut emisi pabrik tersebut. Kalau melewati batas toleransi, ada denda. Jika ada denda, maka pada waktunya, mereka akan berpikir untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Ini kebijakan,” katanya.
Selain itu, tambah Handoyo, semangat menggunakan transportasi massal seperti Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, Mass Rapid Transit (MRT) ataupun LRT harus digelorakan.
“Ke depan, siapapun pemimpin, harus melanjutkan program transportasi massal. Pemanfaatan transpirtasi massal ini merupakan kebijakan jangka panjang untuk menciptakan langit yang bersih,” tutupnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang