Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengawasi transaksi dengan nilai Rp22.000 triliun lebih pada tahun 2022.
Plt Kepala Bappebti Kemendag Didid Noordiatmoko mengatakan, transaksi yang diawasi tersebut meliputi transaksi perdagangan berjangka komoditas sebesar Rp22.181,72 triliun dan perdagangan aset kripto sebesar Rp296,66 triliun.
“Selain itu, Bappebti juga melakukan pengawasan terhadap perdagangan fisik emas digital senilai Rp1.979,88 miliar serta timah murni batangan senilai USD2,36 miliar,” ujarnya dalam pembukaan Rapat Kerja Bappebti di Jakarta, sebagaimana dikutip dari antaranews.com, Kamis (19/1/2023).
Didid juga mengatakan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem resi gudang (SRG) dan pasar lelang komoditas.
Pada tahun 2022, nilai transaksi SRG tercatat sebesar Rp1,275 triliun dengan sekitar 20 jenis komoditas dan 165 gudang yang tersebar di 144 kabupaten di 29 provinsi. Sedangkan untuk pasar lelang, nilai transaksi yang tercatat adalah sebesar Rp52,5 miliar.
“Besarnya nilai transaksi perdagangan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian negara maupun pada penerimaan pajak,” ujar Didid.
Bappebti juga aktif dalam upaya mewujudkan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Ini merupakan suatu keanggotaan negara-negara yang aktif melakukan upaya-upaya pemecahan pencucian uang.
Bappebti merencanakan pembentukan harga acuan komoditas (price reference) sesuai dengan mandat UU 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada 2023. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki harga acuan komoditas tertentu padahal merupakan salah satu negara penghasil terbesar beberapa jenis komoditas.
Perdagangan di dalam bursa akan menghasilkan tata kelola perdagangan yang adil dan transparan. Dengan masuk ke dalam bursa, harga yang dibentuk tidak ditentukan semata antara pemilik komoditas dan pembeli di luar negeri.
Didid menambahkan, tugas Bappebti berikutnya adalah mendorong pertumbuhan SRG. SRG merupakan salah satu alat dalam dunia perdagangan yang menyediakan skema pembiayaan murah dengan agunan komoditas.
Namun demikian, skema pembiayaan ini hanya akan berjalan baik jika didukung dengan pemasok (offtaker) yang jelas serta adanya kemudahan dalam mekanisme dan prosedur transaksi.
Pemilik barang akan memanfaatkan mekanisme SRG ini jika diyakini barangnya nanti sudah akan ada yang membeli atau menampung. *
Editor: Addinda Zen