Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta masyarakat untuk menyikapi politisasi SARA dan politik uang sebagai musuh bersama.
Bagja menyampaikan itu, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan Detik.com bekerjasama dengan Kemenkominfo bertajuk #DemiIndonesia, di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
“Kita harus sepakat menjadikan politisasi SARA dan politik uang sebagai musuh bersama,” kata Bagja, dalam keterangan KPU.
Dia memandang pasti ada perbedaan sikap dalam pilihan politik, namun jangan sampai dibawa perbedaan tersebut sampai ‘akhirat’. Bagja juga berharap segala bentuk pemberian uang dengan menyuruh memilih calon tertentu tidak dianggap sebagai keberkahan.
“Jadi kalau perbedaan sikap politik, tidak usahlah dibawa sampai ‘akhirat’. Apalagi politik uang dianggap ‘berkah’,” tegas alumnus Universitas Indonesia itu.
Tidak hanya itu, dia juga menegaskan posisi Bawaslu, yang dalam melakukan pengawasan pemilu tidak ‘pandang bulu’.
Menurutnya, sekelas menteri atau pejabat publik apapun yang berlatarbelakang politisi, menjadi objek pengawasan Bawaslu, apabila yang bersangkutan melakukan atau mendukung kampanye salah satu peserta pemilu.
“Jadi apabila pejabat publik atau menteri sekalipun yang berlatarbelakang politisi mencalonkan atau mendukung salah satu paslon dalam pemilu, menjadi objek pengawasan Bawaslu,” kata Bagja.
Sebelumnya Menkominfo Budi Arie Setiadi mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi digitalnya terkait kepemiluan. Tujuannya agar masyarakat tidak begitu saja percaya terhadap berita hoaks yang ada.
“Saya mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan tidak percaya begitu saja apalagi ikut andil menyebarkan berita hoaks pemilu,” terangnya.
Kabarhakam Polri Komjen Pol. Fadil Imran yang meneruskan amanat Kapolri berharap adanya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Ini adalah pilar dan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu,” pungkasnya.
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H. Napitupulu