Presiden Joko “Jokowi” Widodo kembali menyita perhatian publik pada Kamis dengan memberikan penghargaan kepada putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka – yang juga wakil presiden terpilih – dan menantu lelakinya, Bobby Nasution, sebagai walikota “berprestasi”.
Pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut – meski diberikan kepada 13 kepala daerah lainnya – memicu kritik dari aktivis bahwa Jokowi melakukan nepotisme dan tidak peka terhadap persepsi masyarakat karena memberikan penghargaan tersebut juga kepada anggota keluarganya.
Mereka mengatakan bahwa Jokowi, yang sudah dianggap berpihak pada pemenang pemilu presiden pada bulan Februari, tampaknya tidak peduli terhadap kritik banyak orang mengenai sikap pilih kasihnya kepada keluarga secara terang-terangan.
Jokowi sempat dijadwalkan menyematkan langsung penghargaan tersebut untuk putra sulung dan menantunya serta 13 kepala daerah berprestasi lainnya, namun belakangan urung hadir dengan dalih memiliki kegiatan kenegaraan lain sehingga perannya digantikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Pengajar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran Idil Akbar mengatakan bahwa pemerintah semestinya tidak bersikeras memberikan penghargaan kepada anggota keluarganya saat kontroversi pada rangkaian pemilihan presiden masih belum mereda sampai sekarang.
“Bagaimana masyarakat bisa percaya kalau pemberian penghargaan itu sudah sesuai standar dan parameter, saat masalah di Mahkamah Konstitusi masih menjadi diskusi sampai sekarang?” kata Idil kepada BenarNews, Kamis (25/4).
Gibran melenggang sebagai wakil presiden pendamping Prabowo Subianto setelah Mahkamah Konstitusi merevisi batas usia pencalonan, di mana mereka yang berusia di bawah 40 tahun dapat diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah.
Keputusan itu diketok palu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang notabene adik ipar Jokowi.
“Menurut saya, etika politik pemerintahan harus diutamakan, terutama saat degradasi etika pemerintahan tengah jadi sorotan,” ujar Idil.
“Jadi, saya pesimis ini (penghargaan) sepenuhnya objektif. Kalau pun disusun oleh akademisi, dalam kebiasaan kita, pasti akan tetap ada ewuh pakewuh (sungkan).”
Bobby hadir dalam seremoni pemberian penghargaan tersebut bersama para kepala daerah lain seperti mantan Gubernur Jawa Timur yang juga anggota tim sukses pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Khofifah Indar Parawansa; mantan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir; dan mantan Bupati Kulon Progo, Yogyakarta, Sutedjo.
Sementara Gibran tidak hadir dalam acara tersebut dengan alasan memiliki banyak kegiatan usai menghadiri penetapan sebagai wakil presiden terpilih di Gedung Komisi Pemilihan Umum pada Rabu malam, kata Mendagri Tito.
Serupa dengan Idil, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KKPOD), Herman Suparman, menilai Jokowi tidak mampu membaca sentimen publik yang masih memperdebatkan isu nepotisme yang telah dilakukannya.
“Presiden tidak bijak, karena publik masih membicarakan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden,” ujar Herman kepada BenarNews.
Oleh karena itu, Herman menambahkan, “Penghargaan ini semestinya ditunda atau dibatalkan karena kurang elok presiden memberikan penghargaan untuk anak dan menantu sendiri.”
“Privilege “
Saat ditanya perihal kelayakan Gibran dan Bobby menerima penghargaan, merujuk pada rekam jejak selama memerintah, pakar otonomi daerah Universitas Nasional Djohermansyah Djohan mengatakan keduanya banyak terbantu oleh pemerintah pusat.
Djohermansyah merujuk revitalisasi Pasar Mebel Gilingan, Pasar Jongke, Taman Balekambang, atau Pura Mangkunegaran yang didanai pemerintah pusat.
“Basis pemberian penghargaan semestinya bukan hanya karena menjalankan atau mendukung pelaksanaan program strategis nasional, tapi dalam urusan pemerintahan sehari-hari seperti pemenuhan kesehatan masyarakat, transportasi, dan pendidikan,” ujar Djohermansyah.
Adapun terkait Bobby, Djohermansyah mengatakan, “Medan juga belum terdengar ada prestasi yang menonjol.”
Hal sama disampaikan Herman yang menilai beragam proyek nasional tersebut sejatinya telah mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Solo yang kemudian meringankan tugas Gibran.
“Mereka sebenarnya tidak terlalu perform, tapi mendapatkan privilege tertentu lewat program-program pusat,” ujar Herman.
Penghargaan untuk anggota keluarga bukan kali pertama dilakukan Jokowi sepanjang sepuluh tahun jabatannya. Pada Agustus 2023, Jokowi juga memberikan penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana untuk istrinya, Iriana.
Tanda jasa tersebut merupakan salah satu penghargaan tertinggi yang diberikan presiden kepada warga negara yang dianggap berjasa besar terhadap bangsa.
Dalam pernyataan seusai penyematan penghargaan untuk Iriana, Jokowi mengaku tidak mengetahui kriteria pemberian penghargaan dan mengatakan penganugerahan itu sepenuhnya berdasarkan pertimbangan Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan.
“Bukan dari saya. Tanya kan ke Dewan Gelar,” ujar Jokowi, memberi alasan pemberian penghargaan untuk istrinya.
Sementara Mohammad Mahfud MD yang kala itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menepis pemerintah memberikan keistimewaan untuk Iriana lewat penghargaan tersebut, dengan mengatakan bahwa semua istri presiden dan wakil presiden terdahulu juga mendapatkannya.
Terkait isu nepotisme dalam pemberian penghargaan tersebut, BenarNews menghubungi Juru Bicara Kepresidenan, Ari Dwipayana, tapi belum beroleh balasan.
Adapun Menteri Tito dalam pernyataan seusai seremoni mengatakan pemberian penghargaan tersebut dilakukan tanpa intervensi karena melibatkan banyak pihak, baik akademisi maupun lembaga internasional kredibel.
“Saya yakin bukan karena pesanan. Penilaiannya benar-benar independen,” kata Tito, tanpa memerinci lembaga-lembaga dan akademisi yang terlibat.
Mengutip dari Kumparan, Bobby enggan berkomentar lebih lanjut saat ditanya potensi penghargaan diberikan karena berstatus menantu Jokowi, dengan mengatakan, “Kalau tanya itu, tanya sama yang memberi.”