Bersama FAO, KKP Kembangkan Model Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Jawa Barat

Bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO),  Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP melakukan kajian Pengelolaan Perikanan dan Keberlanjutan Populasi Sumber Daya Ikan melalui proyek IFish di Sukabumi, Jawa Barat.

Hasil kajian dari kegiatan yang didanai oleh The Global Environment Facility (GEF) itu  menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Pengesahan Perda tersebut dilakukan, 15 Januari 2023 lalu di Sukabumi. Perda ini mengatur integrasi tata kelola dan sinergi para pihak untuk memastikan sumber daya perairan darat di Kabupaten Sukabumi dapat dimanfaatkan secara lestari dan mendukung ketahanan pangan masyarakat

Adapun proyek IFish yang telah dilakukan sejak tahun 2018 adalah demonstrasi pembesaran benih (glass eel) sidat jenis Anguilla bicolor. Di mana sampai saat ini  pelaku perikanan masih mengandalkan benih sidat  tangkapan di alam dengan tingkat harapan hidup yang sangat rendah.

Hal itulah yag kemudian menjadi sorotan dalam technical working group pengelolaan perikanan perairan darat yang diinisasi oleh proyek IFish.

Pendataan secara berkala yang dilakukan oleh proyek IFish sejak 2021 menunjukkan sekitar 40% hasil tangkapan ikan sungai menjadi konsumsi keluarga di Kabupaten Sukabumi. 11% lainnya dijual sebagai mata pencaharian tambahan masyarakat di sekitar sungai.

“Angka tersebut menunjukkan bahwa sungai dan perairan darat lainnya penting untuk mendukung pemenuhan nutrisi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut,” kata Kepala Pusat Riset Perikanan BRSDM sekaligus National Program Coordinator IFish Yayan Hikmayani dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Kamis, 19 Januari 2023.

Yayan mengatakan, kekayaan sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Sukabumi harus mendapat perhatian dari semua pihak, karena kabupaten ini merupakan jalur strategis migrasi ikan sidat.

“Karena itu, Kabupaten Sukabumi harus memiliki peraturan yang disusun berdasarkan riset para ahli, science based-policy, agar langkah pengelolaan di sektor perikanan perairan darat dapat dilakukan secara jangka panjang sehingga dapat terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

KKP memberikan perhatian besar terhadap perairan darat di Kabupaten Sukabumi khususnya dalam pengelolaan ikan sidat.

“Kabupaten Sukabumi merupakan satu dari lima daerah yang mendapatkan proyek IFish dan ke depannya tentu harus ditindaklanjuti terutama pembuatan perda tentang pengelolaan perikanan agar perkembangan perikanan darat semakin terjaga dan terlindungi” ujar Yayan.

Yayan bersyukur dampak dari kegiatan IFish telah mengantarkan Kabupaten Sukabumi meraih juara 3 inovasi bisnis se-Jawa Barat, dengan proposal Sistem Budidaya Sidat Segmentasi Murah (Si Bulat Merah).

“Nanti akan terjadi sinergi usahanya itu di BBI (Balai Benih Ikan) Tonjong yang keluar sebagai sidat fingerling, disalurkan di masyarakat pelaku usaha rumah tangga untuk membudidayakan ikan. Budidayanya menarik karena pakai tong. Nah ternyata sidat di situ tumbuh dengan baik,” jelas Yayan.

Dengan metode ini kata dia, dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dan untuk pemasarannya sebagai pembelinya yaitu Badan Usaha Milik Daerah yang akan menyerap hasil usaha budidaya sekitar 20 ton per bulan.

“Dengan langkah-langkah besar ini Kabupaten Sukabumi dapat menjadi salah satu pusat pembelajaran pengelolaan perikanan perairan darat di Indonesia,” pungkas Yayan.

Sementara itu,  Deputy FAO Representative in Indonesia, Ageng Heriyanto, mengatakan KKP dan FAO melalui proyek IFish juga memfasilitasi penyusunan Master Plan Pengelolaan Perikanan Sidat di Kabupaten Sukabumi.

Ia berharap kedua kebijakan ini dapat menciptakan integrasi tata kelola perikanan darat, serta sinergi kuat para pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan darat khususnya untuk perikanan sidat.

Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri mengatakan, pembentukan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah pusat terutama Perpres No. 87 tahun 2021 tentang pembangunan Provinsi Jawa Barat Bagian Selatan.

Dan juga, sebagai salah satu langkah kongkrit bagi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi untuk menjamin terjaganya ekosistem dan populasi ikan lokal yang memiliki nilai konservasi yang tinggi dan memiliki nilai ekonomis penting.*

Editor: Addinda Zen