Bertu: APBN Bisa Hemat Banyak bila Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Regulasi

Penghematan APBN dinilai dapat dilakukan apabila proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.

“Bila proses pengadaan barang dan jasa ini dilakukan secara benar. Insyaallah APBN kita bisa hemat banyak,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). RDP dilakukan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) LKPP Tahun 2024 tersebut.

Ia megatakan, dirinya tidak berbicara pengadaan barang dan jasa banyak permainan.

“Tapi, insyaallah kalau memang ini proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara benar. Benar menurut Bapak, benar menurut kita, saya yakin bisa penghematan APBN yang luar biasa,” ungkap Bertu.

Secara gamblang ia menyampaikan, LKPP memiliki tanggung jawab besar dengan anggaran yang kecil. Padahal, secara regulasi hampir semua belanja barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui lembaga tersebut.

Bertu mengatakan, secara pribadi, dirinya tidak akan mempermasalahkan permintaan tambahan anggaran yang diajukan LKPP pada rapat tersebut.

Tambahan Anggaran LKPP 2024

Namun, ia menegaskan agar LKPP dapat menjalankan tugasnya dengan menciptakan sistem yang baik. Diaplikasikan dengan berimbang serta bebas korupsi.

“Saya kira untuk anggaran (LKPP) kita nggak masalah Pak, karena terlalu kecil untuk tanggung jawab seperti itu. Bagaimana bapak menciptakan pola? Menciptakan sistem di mana pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan secara baik dan benar dalam konsep apapun,” jelasnya.

“Fair ada di situ, zero korupsi ada di situ. Baik dan benar maksud saya tuh seperti itu Pak,” sambung Bertu kepada Kepala LKPP, Hendrar Prihadi.

Sebelumnya, Hendar menyampaikan pagu indikatif tahun 2024 dari LKPP sebesar Rp193.467.598.000. Yang dibagi untuk peruntukan Dukungan Manajemen dan Pengadaan Barang/Jasa Nasional.

Melalui rapat tersebut, ia pun mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp32,56 miliar yang akan digunakan untuk kegiatan kolaborasi.

Di samping kegiatan sosialisasi bersama stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan penggunaan PDN dan peran UMK-K. Serta percepatan penyerapan belanja melalui e-Katalog dengan kurang lebih 50 titik lokasi.*

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang