BMKG Gagas Pembentukan Pusat Koordinasi Mitigasi Bencana Multi Hazard

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG gagas pembentukan Pusat Koordinasi Multi Bahaya di Kawasan Asia Tenggara.

Gagasan yang dikemukakan BMKG dalam pertemuan “AEIC Strategic Meeting Forum” ini, merupakan respons terhadap semakin kompleksnya fenomena multi-hazard yang juga berpotensi terjadi di kawasan ASEAN.

Dalam pertemuan tersebut, dihadiri Perwakilan Malaysia, Timor Leste, Myanmar, dan Philipina, serta Kementrian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), IOTIC-UNESCO, pakar kebencanaan dari Institute Teknologi Bandung, Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Strategic meeting tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat disampaikan pada pertemuan level Pimpinan KTT ASEAN.

“Tidak hanya Indonesia, semua negara di kawasan Asia Tenggara juga menghadapi situasi yang sama dimana bencana yang menghantam terjadi begitu banyak dan dalam waktu bersamaan. Frekuensi kejadiannya pun semakin sering dengan intensitas meningkat dan durasinya makin lama,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangan resminya, dikutip Senin (15/5).

Dwikorita menyebut, BMKG selaku institusi yang mengoperasikan ASEAN Earthquake Information Center (AEIC) memandang perlunya memformulasikan rencana strategis di kawasan untuk mengantisipasi berbagai ancaman bencana tersebut.

Kesamaan kompleksitas latar belakang tataan tektonik dan lokasi geografik di kawasan ASEAN, lanjut dia, sangat mungkin menjadikan seluruh wilayah negara ASEAN memiliki potensi multi-hazard dimana kejadian bencana geologi bersamaan dengan kejadian bencana hidrometeorologi, atau yang dikenal sebagai bencana Geo-Hidrometeorologi.

“Isu ini harus mendapat perhatian semua kepala negara ASEAN, karena dari pengalaman yang sudah-sudah, kejadian gempabumi dan tsunami yang komplek dan menimbulkan banyak korban jiwa, justru terjadi pada saat sistem peringatan dini bahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum disiapkan, akibatnya kita tidak dapat meminimalisir dampak dari bencana tersebut,” ujar dia.

Dwikorita menegaskan, pembentukan entitas koordinasi terkait multi-hazard kawasan ASEAN sangat mendesak untuk dilakukan, beserta konsep dan strateginya, karena tidak ada yang dapat mengetahui, kapan bencana tersebut terjadi. Entitas ini, tambah dia, merupakan bantuk mitigasi bersama negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang memiliki banyak kesamaan.

“Gempa yang terjadi di Turki beberapa waktu lalu menjadi peringatan buat semua negara-negara yang rawan bahwa bencana seperti itu bisa terjadi kapan saja dengan dampak yang lebih buruk jika tidak segera dilakukan upaya mitigasi secara komprehensif,” ujarnya.

Sementara itu, Pakar ITB sekaligus juga Ketua Ikatan Ahli Bencana Indonesia, Harkunti mengatakan bahwa negara-negara ASEAN melalui AEIC diharapkan dapat mengimplementasikan dua tujuan dari UN DECADE OCEAN SCIENCE.

Dimana pada tahun 2030, 100% komunitas yang berada di wilayah berisiko tsunami harus memiliki kapasitas kesiapsiagaan dan resiliensi terhadap tsunami sekaligus memastikan peringatan dini yang “actionable” sehingga respons dini juga dapat segera dilakukan.

“Jadi, baik Early Warning dan Early Action dapat diimplentasikan dengan baik ” katanya.*

Email: AleLuna@esensi.tv

Editor: Erna Sari Ulina Girsang

#beritaviral

#beritaterkini