Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui selama ini teknologi digital bukannya mempermudah layanan transportasi laut. Namun justeru semakin membingungkan karena semua direktorat dalam Kementerian Perhubungan membuat sistem sendiri.
Padahal, menurutnya, sistem digital seharusnya menyederhanakan layanan. Untuk itu, dia mendorong agar jajarannya terus meningkatkan layanan digitalisasi di sektor trasportasi laut.
“Sistem kita buat lebih sederhana, menjadi satu, jangan semua direktorat membuat sistem sehingga membuat digitalisasi banyak dan membingungkan,” jelasnya, saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 di Jakarta, Senin (26/2/2024).
“Lakukan dengan konsisten dari pusat, bahkan kita buat layar di Kemenhub. Di mana orang bisa melihat cara pengurusan tol laut dan perizinan dengan baik,” sambung Menhub, seperti dilansir dari laman resmi Kemenhub, dikutip Kamis (29/2/2024).
Menhub mengatakan pada sektor transportasi laut dan logistik dibutuhkan peningkatan dan pembenahan tata kelola terutama dalam simplifikasi tatanan birokrasi, aturan tata kelola, serta efisiensi proses bisnis logistik melalui digitalisasi layanan.
Hal ini karena penerapan digitalisasi dapat memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan usahanya.
Menhub menambahkan, pembangunan sektor transportasi laut memiliki tantangan yang besar. Tantangan tersebut antara lain pembenahan tata kelola sektor logistik, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta peningkatan kualitas SDM.
Kemudian terkait optimalisasi PNPB, Menhub mengatakan, tantangan yang dihadapi tidak terbatas pada bagaimana PNBP terus dijaga dan ditingkatkan jumlahnya. Tetapi juga kualitas jenis tarif dan layanan kepada masyarakat.
Adapun realisasi PNBP Ditjen Perhubungan Laut pada 2023 mencapai 112,83% atau Rp4,9T dari target APBN sebesar Rp4,4T.
“Saya minta kepada seluruh satuan kerja agar dapat meningkatkan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan PNBP. Serta potensi yang belum terpungut sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara,” kata Menhub.
Terkait kualitas SDM, Menhub mengatakan, Ditjen Perhubungan Laut menjalankan program-program strategis dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 13.281, sehingga diperlukan pemerataan peningkatan kompetensi bagi SDM di kantor pusat maupun UPT.
Saat ini, penyebaran SDM dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan belum merata, khususnya pada UPT-UPT di wilayah Indonesia Timur. Maka dari itu, perlu pemprioritasan program pengembangan SDM melalui program diklat teknis dan manajerial secara daring dan luring.
Raker Perhubungan Laut memiliki tema “Dengan Kolaborasi dan Sinergitas, Ditjen Perhubungan Laut Optimis Wujudkan Transportasi Laut yang Andal mendukung Indonesia Maju”.
Raker diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman, penanganan permasalahan dan dinamika bisnis pelayaran, serta menjadi evaluasi kinerja dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang transportasi laut.
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
WAKIL Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengingatkan para calon jemaah haji tentang pentingnya menjaga…
SEMUA jalur pendakian di Gunung Slamet resmi ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal…
Pemerintah Indonesia mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan hak istimewa kepada Palestina. Hal itu merupakan…
PROSES transisi energi bersih Pemerintahan Joko Widodo belum juga mencapai target yang ditetapkan meski akan…
Cuaca di Saudi sangat panas dan kering. Sehingga, jemaah sering tidak berkeringat saat beraktivitas, kadang…
Sebanyak 1.364 jemaah haji yang terbang dari Embarkasi Solo (SOC) pada hari pertama keberangkatan, mendapat…