Ekonomi

Bulog Curigai Beras Subsidi Impor Dijual ke Timor Leste

Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso mengatakan ada indikasi beras subsidi impor tahun lalu, dijual oleh oknum pengusaha ke Timor Leste.

“Ada indikasi beras Bulog impor diselundupkan ke Timor Lesta,” jelas Budi Waseso, dalam temu pers penangkapan praktik penyelundupan beras Bulog, di Polda Banten, Serang, Jumat (10/2/2023).

Dia mengatakan dugaan penyelundupan beras subsidi asal impor (beras Bulog) ini adalah kasus kejahatan yang bisa berdampak sangat besar.

Negara, jelasnya, berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mendatangkan beras impor.

Namun yang disesalkan, ada oknum pengusaha yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Budi Waseso mengatakan ini adalah masalah yang serius dan harus segera disingkapi dan ditindak karena menyangkut soal ketahanan pangan.

“Kalau ini didalami dan unsur kejahatan mafia yang tujuannya kepada negara, pelakunya bisa dikenakan undang undang subversi,” jelasnya.

Dia mengatakan harga jual ke luar negeri di atas harga beras yang ditetapkan Pemerintah, sehingga oknum pengusaha mendapatkan banyak keuntungan.

Beras Subsidi Impor di Jual Harga Premium

Lebih jauh, Budi Waseso mengatakan selain dugaan di jual ke luar negeri dengan harga tinggi, beras Bulog juga ditemukan di pasarkan di dalam negeri juga dengan harga tinggi.

Dugaan ini, jelasnya, sebenarnya sudah terendus sejak Agustus 2022 hingga Desember 2022.

Pelaku, ujarnya, membeli beras Bulog dan langsung mengganti kemasannya dengan beras premium dan menjual dengan harga premium.

Pada saat itu, Bulog mengimpor beras dengan kualitas premium sebanyak 500 ribu ton dan didistribusikan kepada masyarakat melalui operasi pasar.

Namun, jelasnya, harga beras di pasar tidak kunjung turun. Beras Bulog di jual seharga Rp8.300 per kg, tetapi harga beras tidak bergerak dari Rp12.000 per kg.

“Sebagai naluri sebagai Polisi, saya bilang pasti ada pelanggaran. Untuk itulah, saya melakukan sidak dan ditemukan pelanggaran-pelanggaran itu,” jelasnya.

Ternyata, jelasnya, pelanggaran ditemukan oleh pihak Polda Banten.

Kasus ini, menurutnya, persis seperti yang dicurigai, yaitu beras Bulog dibeli Rp8.300 per kg dan langsung diganti kemasan untuk dijual rata-rata Rp12 ribu per kg.

“Perusahaan dapat untung yang luar biasa. Tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam membeli, hanya mencari keuntungan,” jelas Kepala Bulog.

Dia mengatakan oknum pengusaha memanfaatkan operasi beras Bulog yang dilaksanakan massif untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya.

Lebih jauh, dia mengatakan ini adalah penemuan awal, Polda Banten dan pihak Kepolisian di provinsi lain akan menangani kasus yang sama.

“Hari ini sudah mulai dibuka, jadi Polda di daerah lain dan Satgas Pangan tidak akan tinggal diam. Akan terus dikembangkan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

“Karena saya datangkan beras impor ini. Saya drop di 12 titik di provinsi yang benar-benar membutuhkan. Jika tidak diawasi ini akan hilang,” sambung Budi Waseso.*

Editor: Erna Sari Ulina Girsang

Erna Sari Ulina Girsang

Recent Posts

Pesawat C-130J-30 Super Hercules Pesanan Kemhan Tiba di Jakarta, Ini Penampakannya

PESAWAT kelima C-130J-30 Super Hercules pesanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah tiba dan mendarat dengan sempurna…

6 hours ago

Ini Dia Delapan Nama Cagub PDIP untuk Pilgub DKI Jakarta 2024

PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2024 sudah menyiapkan nama-nama yang bakal bertarung di Pilkada serentak…

6 hours ago

Kejagung Sita Rumah Mewah Milik Tersangka Kasus Korupsi Timah

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) terus melakukan pelacakan aset milik tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas…

6 hours ago

Sungai Saka dan Selabung Meluap Rendam 238 Rumah di OKU Selatan

SEJUMLAH  permukiman warga terendam banjir yang diakibatkan luapan Sungai Saka dan Sungai Selabung di Kabupaten…

6 hours ago

Mari Merapat, Ada Festival dan Lelang Anggrek di Yogyakarta

ANDA penggemar tanaman hias, khususnya anggrek? Silakan merapat Kebun Anggrek Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT) UGM…

6 hours ago

Pemerintah Perpanjang Kewajiban UMKM Bersertifikasi Halal

Pemerintah memperpanjang kewajiban pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memiliki sertifikasi halal hingga…

8 hours ago