Butuh Investasi USD29,4 Triliun, Indonesia Dorong ASEAN Miliki Skema Pendanaan Transisi Energi

Berdasarkan data dari IRENA, kebutuhan dana agar transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) di ASEAN mencapai 100% di tahun 2050 adalah USD29,4 triliun.

Investasi sebesar itu diperuntukkan untuk pengembangan pembangkit listrik EBT, penyediaan jaringan transmisi listrik, biofuel, pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Karena itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Sehingga target mencapai ketahananan energi yang ramah terhadap lingkungan bisa diwujudkan di kawasan tersebut.

Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Arifin Tasrif, mengungkapkan ada beberapa skenario atau skema pendanaan yang bisa diterapkan misalnya blended finance.

Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti hibah, pinjaman lunak dengan persyaratan yang menguntungkan, dan investasi bersama.

Kemudian melalui Public-Private Partnerships yaitu kolaborasi antara pemerintah swasta. Selanjutnya adalah dengan memanfaatkan International Funding.

“Seperti dana-dana perubahan iklim yang bisa digunakan untuk pengembangan potensi sumber daya energi bersih,” ujar Arifin dikutip dari keterangan resminya, Kamis (24/8/2023), di Jakarta.

Lebih lanjut, Arifin menjelaskan, Asean harus menjadi wilayah yang kondusif bagi para investor untuk berinvestasi melalui dukungan dalam kebijakan fiskal.

Seperti insentif pajak untuk mendorong investasi dalam energi terbarukan proyek energi dan teknologi hemat energi.

Para negara ASEAN juga harus memiliki kerangka kebijakan yang jelas termasuk dalam penyusunan regulasi energi jangka panjang.

“Transparansi Prosedur Investasi seperti termasuk dalam proses perizinan melalui sistem online dapat meningkatkan minat investor,” ungkap Arifin.

Arifin menyatakan, transisi energi tetap membutuhkan energi fosil. Untuk itu penerapan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) menjadi kunci penting.

Karena bagi negara ASEAN perkembangan industri sangat penting. Teknologi CCUS sangat penting untuk mitigasi emisi karbon dari industri yang menantang untuk didekarbonisasi termasuk industri minyak dan gas,” ujarnya.

Perlu Aturan Main CCS/CCUS Lintas Negara

Menurut Menteri ESDM, Indonesia termasuk negara yang memiliki kapasitas CO2 storage yang besar. Sejauh ini tercatat kapasitasnya mencapai 12 miliar ton. Saat ini, 15 proyek CCS/CCUS yang sedang digarap atau sudah masuk tahap studi.

Dari sisi regulasi, kata Arifin, pemerintah Indonesia juga sudah mengantisipasi penerapan teknologi CCS/CCUS dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023.

Tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Selain itu sekarang juga tengah disusun beleid yang mengatur penerapan CCS/CCUS tidak hanya bisa dilakukan di sektor migas.

Arifin pun mendorong agar dibentuk juga aturan main CCS/CCUS lintas negara.

“Aturan diperlukan untuk mengatur implementasi CCS Hubs di luar wilayah kerja migas. Dan, terbuka transportasi lintas batas memungkinkan emisi lintas negara,” ungkap Arifin.

Dia pun meminta keaktifan para anggota ASEAN untuk lebih mengembangkan teknologi CCUS. Melalui peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan teknologi CCUS.

Pendekatan ASEAN terhadap pembiayaan energi berkelanjutan, mobilisasi energi investasi, dan memajukan implementasi CCUS.

Hal itu mencerminkan kawasan ini komitmen untuk mengatasi perubahan iklim, mendorong pengembangan energi berkelanjutan. Dan, memastikan ketahanaan energi bagi negara-negara anggotanya.

“Saya yakin bahwa memperkuat kemitraan di antara negara-negara anggota ASEAN. Seperti antara pemerintah dan industri, akan meningkatkan ketahanan energi dan pengembangan energi bersih menuju karbon netral,” pungkas Arifin.*

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang