Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2022 mencetak rekor tertinggi dalam sembilan tahun terakhir atau sejak awal masa Pemerintahan Jokowi.
Dalam temu pers pengumuman kinerja ekonomi Indonesia, Rabu (6/2/2023), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyebutkan pertumbuhan ekonomi tahun lalu sebesar 5,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Lapangan usaha pencetak pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan sebesar 19,87 persen.
Disusul, penyediaan akomodasi dan makanan minum sebesar 11,97 persen dan jasa lainnya 9,47 persen.
Lapangan usaha industri pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,89 persen.
Pertanian, Kehutanan dan perikanan sebesar 2,25 persen. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 5,52 persen.
Realisasi pertumbuhan ekonomi sejalan dengan ekspektasi Pemerintah dan melampaui proyeksi para ekonom dan analis pasar keuangan.
Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 di kisaran 5,18% hingga 5,20%.
Dia meyakini kinerja ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh, di tengah prospek ekonomi global yang suram akibat gangguan dari penyebaran Covid-19 yang berkepanjangan.
Indonesia juga dinilai dapat meminimalkan dampak dari ketegangan geopolitik Ukraina dan Rusia, kenaikan harga pangan dan energi, serta inflasi tinggi sepanjang tahun 2022.
Kendalikan Dampak Pandemi Covid-19
Padahal, dalam tiga tahun terakhir, sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia berjibaku mengendalikan dampak pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.
Jika kita mundur ke belakang. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020.
Sejak saat itu, jumlah korban terinfeksi dan meninggal terus bertambah.
Sejak kasus pertama, data WHO menunjukkan korban terinfeksi di Indonesia mencapai 5,63 juta kasus dan sekitar 150.000 orang diantaranya meninggal dunia.
Sedangkan, secara global, selama dua tahun, yaitu sejak 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2021, kasus kematian akibat terinfeksi virus Covid-19 mencapai 14,9 juta orang.
Di awal masa pandemi, Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mencegah penyebaran virus.
Penanganan krisis kesehatan dan penyelamatan jiwa menjadi prioritas Pemerintah.
Sebagai konsekuensinya kegiatan bisnis, sekolah dan mobilitas masyarakat terhenti. Pilihan ini langsung memukul perekonomian.
Indonesia Masuk Resesi Ekonomi
Selama empat kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi negatif, mulai dari kuartal kedua 2020 hingga kuartal pertama 2021.
Sepanjang tahun 2020, ekonomi terkontraksi sebesar 2,07 persen. Indonesia masuk ke dalam resesi.
Di tengah kepanikan, tanggal 20 Juli 2020, dibentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.
Komite PC–PEN ditugaskan mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi secara beriringan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Sejak saat itu, berbagai upaya extra-ordinary dan darurat yang dibutuhkan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 dilakukan secara terkoordinasi dan terstruktur dalam satu lembaga.
Kemudian, diterbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah melakukan tindakan fiskal yang countercyclical selama pandemi. Defisit anggaran diizinkan melampaui 3 persen dari PDB hingga akhir 2022.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan PEN, di Jakarta, Kamis (26/1/2023), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memaparkan tahun 2020, penggunaan dana PC-PEN mencapai Rp575,8 trilun.
“Dana itu digunakan untuk extraordinary measures dan menjaga keberlangsungan sektor riil. Kemudian, anggaran dinaikkan menjadi Rp655,1 triliun tahun 2021,” jelas Airlangga.
Indonesia Lewati Titik Terendah
Setelah menggelontorkan anggaran besar-besaran, ekonomi masih tumbuh negatif di kuartal pertama 2021.
Namun, kabar baiknya, Indonesia telah melewati titik terendah akibat wabah Covid-19.
Ekonomi akhirnya tumbuh positif di kuartal berikutnya dan membukukan angka pertumbuhan sebesar 3,7 persen sepanjang tahun.
Indonesia telah keluar dari resesi di tahun kedua pandemi. Namun, dampaknya belum selesai dan masih perlu penanganan khusus.
Tugas Komite PC-PEN berlanjut ke tahun 2022, tetapi nilai anggarannya dikurangi menjadi Rp396,7 triliun, seiring dengan pemulihan ekonomi.
Hasilnya, selama tiga kuartal pertama 2022, ekonomi Indonesia tumbuh semakin tinggi masing-masing sebesar 5,01%, 5,45% dan 5,72%. Padahal, dunia masih diselimuti oleh ketidakpastian.
“Pandemi Covid-19 telah memaksa Pemerintah memperbesar anggaran. Tujuannya untuk mengatasi pandemi dan mempertahankan perekonomian nasional,” lanjut Teuku Riefky, dalam laporan Makroekonomi Indonesia Economic Outlook Q1 2023, Jumat (27/1/2023).
Lebih jauh, Teuku Riefky menilai Komite PC-PEN berhasil membawa Indonesia keluar dari dampak pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian sekitar dua tahun.
Di akhir tahun lalu, Pemerintah juga menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) per tanggal 30 Desember 2022.
Bersamaan dengan habisnya masa berlaku defisit anggaran bisa melewati 3 persen dari PDB.
Airlangga Hartarto menambahkan setelah PPKM berakhir, maka pelaksanaan berbagai program yang selama masa darurat digarap Komite PC-PEN, dikembalikan kepada kementerian dan lembaga negara sesuai dengan tugas masing-masing.
Contohnya, program penanganan Covid-19 dikembalikan kepada Kementerian Kesehatan.
Namun, program bantuan sosial reguler dan berbagai program subsidi akan tetap berjalan untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok penduduk miskin.
Kinerja Ekonomi Diapresiasi Ekonom
Kinerja ekonomi Pemerintah, terutama dari sisi makro, diapresiasi oleh ekonom UGM Fahmy Radhi.
Dia menilai tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju, terutama melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, menjadikan Indonesia tidak kehilangan momentum mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
Padahal, dampak pandemi Covid-19 sangat besar bagi perekonomian.
Dia mengatakan koordinasi yang kuat di tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju juga cukup berhasil mengelola inflasi tetap di bawah dua digit dan Rupiah relatif kuat.
“Saya akui, saya harus ikut, kalau bagus saya bilang bagus. Dalam konsep menjaga ekonomi makro, menjaga inflasi dan memperkuat rupiah” jelas Fahmy.
“Peran Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto cukup bagus dalam Pemerintahan Jokowi ,” jelas Fahmy, kepada esensi.tv, Jumat (27/2/2023).
Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 diharapkan dapat menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menghadapi tahun 2023.
Dengan demikian, Indonesia akan dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan mensejahterakan semua masyarakat.*
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H. Napitupulu