Home » Cawe-Cawe Jokowi, Sebagai Kepala Negara atau Kader Partai?

Cawe-Cawe Jokowi, Sebagai Kepala Negara atau Kader Partai?

by Addinda Zen
3 minutes read
Cawe Cawe Jokowi

ESENSI.TV - JAKARTA

Jelang Pemilu 2024, suasana antar tokoh politik semakin seru. Pernyataan politik apapun dan dari siapapun hampir selalu menjadi pembahasan dan dikaitkan dengan strategi politik. Begitu pula yang terjadi dengan pernyataan “cawe-cawe” dari Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara yang ramai belakangan ini.

Jokowi menyampaikan pendapat terkait dirinya yang disebut akan “cawe-cawe” dalam pemilu mendatang. “Cawe-cawe” sendiri diartikan sebagai ikut campur atau ikut membantu sebuah permasalahan.

Kali ini, Jokowi disebut akan cawe-cawe pada calon presiden yang diusung partai politik.

Pernyataan Jokowi Tentang Cawe-Cawe

Sebelumnya, saat ditanya mengenai pertemuan dengan pimpinan partai politik, Jokowi mengaku itu bukanlah sikap cawe-cawe. Hal tersebut hanyalah sekadar diskusi antar pejabat partai.

“Bukan cawe-cawe, itu diskusi saja kok. Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat partai politik. Saya bukan cawe-cawe. Urusan capres cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Tapi, kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka, boleh-boleh saja,” jelasnya pada wartawan.

Menariknya, di kesempatan yang lain, Jokowi secara terang-terangan akan cawe-cawe. Ia mengatakan, cawe-cawe yang akan dilakukan yaitu dalam arti positif untuk bangsa dan negara.

“Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar Undang-Undang, dan tidak akan mengotori demokrasi.” jelasnya.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan konten creator di Istana Negara (29/5).

Cawe-Cawe Jadi Rencana Tentukan Penerus?

Banyak spekulasi yang kemudian mengatakan cawe-cawe Jokowi ini adalah salah satu cara untuk menentukan penerusnya. Jokowi ingin semua tugas dan pekerjaan diteruskan di tangan yang tepat. Ia dinilai khawatir kehilangan kekuasaan, jika penerusnya tidak sejalan.

Padahal, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6A ayat 2 menyatakan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.

Sehingga, sebagai kepala negara, Jokowi memiliki batasan untuk cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Jokowi hanya bisa menjalankan kewajiban untuk mengamankan pemilu, demokratisasi pelaksanaan pemilu, dan menerapkan pemilu yang LUBERJURDIL. Bukan dalam konteks keberpihakan atau dukungan, apalagi mencampuri bagian partai politik.

Pendapat Pengamat Politik

Hal ini menjadi sorotan, lantaran seorang Presiden dianggap tidak perlu ikut campur dalam kontestasi politik. Presiden diharapkan menunjukkan sikap netralitas terhadap keberpihakan atau dukungan.

Baca Juga  Jokowi Pimpin Rapat Persiapan Ramadan dan Idulfitri 1445 H, Ini yang Ditekankan

Analis Ekonomi Politik, Prof. Didik Rachbini menyampaikan, tidak ada yang salah dengan cawe-cawe. Namun, secara etik tidaklah benar.

“Tidak ada yang salah, tetapi etik. Ini masalah etik saja.” ujarnya dalam wawancara (30/5).

Ia juga menyinggung pertemuan Jokowi dengan beberapa pimpinan partai politik. Hal ini menjadi salah satu sikap keberpihakan. Jokowi disebut memegang kendali atas aspek-aspek kenegaraan, sehingga perlu berhati-hati.

“Kalau Presiden tidak netral, karena sebagian partai diundang, sebagian tidak. Itu sudah berpihak. Di tangan Presiden itu ada hukum, ada birokrasi, ada APBN 5 triliun, ada aparat, ada polisi, ada intel. Itu bisa dikerahkan ke sana kemari. Presiden kepala negara.” tambah Prof. Didik.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon juga mengatakan bahwa urusan capres sudah sepenuhnya kewenangan partai politik, sehingga Presiden tidak seharusnya mencampuri.

“Kalau kemudian Presiden cawe-cawe atau mencampuri apa yang sudah diatur di konstitusi, bukan urusan dan kewenangannya, itu yang tidak boleh. Misalnya soal pen-capres-an, itu sepenuhnya konstitusi sudah mengatur kewenangan parpol. Bahkan, sedikit pun porsi tidak diberikan ke Presiden untuk ikut terlibat soal pen-capres-an.” jelasnya.

Keterbukaan Jokowi Melalui Pernyataan Cawe-Cawe

Sementara itu, Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Selamun menyampaikan, pernyataan Jokowi ini sebagai sikap yang jujur walaupun kontroversial.

“Ya ini sebuah pengakuan yang mengejutkan, tapi juga jujur. Kita harus juga mengatakan bahwa ini sesuatu yang kemudian terbuka. Semua orang selama ini mengambil kesimpulan dari gestur, dari statement, dan seterusnya. Pada akhirnya Presiden Jokowi sendiri mengakui bahwa dia tidak mungkin tidak ikut cawe-cawe untuk Pilpres 2024, tidak akan netral di Pilpres 2024” jelasnya dalam wawancara.

Don Bosco juga menyebut, Jokowi juga menyampaikan alasan dirinya akan cawe-cawe. Antara lain, untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian, menimbang usia emas Indonesia di 2045, sehingga dibutuhkan transisi kepemimpinan.

Jika cawe-cawe Jokowi menunjukkan keberpihakan dan dukungan terhadap salah satu calon Presiden, ini akan dianggap tidak fair. Pasalnya, dukungan tersebut pasti tidak akan mewakili seluruh rakyat Indonesia, melainkan hanya kelompok tertentu.

Perlu ada bagian masing-masing, antara cawe-cawe urusan politik dengan pernyataan sikap seorang kepala negara.

Lalu, cawe-cawe seperti apa yang akan dipilih Jokowi?

 

Editor: Dimas Adi Putra

 

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life