Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan penyempurnaan atas pengaturan ruang digital yang telah disahkan.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, UU Informasi dan Transaksi Elektronik ini memiliki arti penting untuk mewujudkan kepastian hukum. Di samping untuk memperkuat jaminan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam masyarakat.
“Perubahan kedua UU ITE ini untuk memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam masyarakat,” ujar Dave.
Ia mengatakan itu saat sebagai salah satu Narasumber dalam Diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Revisi UU ITE Disahkan, Upaya Perkuat Sistem Keamanan Transaksi Elektronik’.
Diskusi digelar di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Dave menegaskan, Revisi UU ini menjadi kebijakan besar untuk menghadirkan ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, berkeadilan, bermoral. Serta mengedepankan perlindungan kepentingan umum bagi masyarakat dan negara.
“Perubahan Kedua Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik ini memiliki arti penting. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum baik nasional maupun global,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Turut hadir dalam Diskusi Forum Legislasi di antaranya Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Ketua Tim Peliputan Biro Hubungan Masyarakat Kemenkominfo M Taufiq Hidayat dan Ketua Asosiasi Digital Trust Indonesia (ADTI) Marshall Pribadi. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu