Belum genap seminggu menjadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sudah tancap gas melakukan sejumlah perubahan di organisasi sepak bola ini.
Pertama, membentuk Komite Adhoc Suporter untuk supporter guna mengantisipasi peristiwa supporter di Semarang tahun lalu.
Kedua, membentuk Komite Adhoc Infrastruktur untuk membangun training center bagi Timnas Indonesia.
Pembangunan Pusat Pelatihan Timnas PSSI segera dimulai pekan depan diawali dengan pencarian lahan. Dana pembangunan berasal dari FIFA dan sumber lain.
Ketiga, PSSI akan membentuk Badan Tim Nasional (BTN) untuk mengelola agenda besar Indonesia masuk ke Piala Dunia dengan menyusun blue print jangka panjang.
Selain melengkapi organisasi dan pengadaan infrastruktur, Erick Thohir juga menjanjikan akan menindak tegas dan membabat habis mafia sepak bola.
Erick Thohir telah bertemu dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk segera menyusun langkah tegas dalam misi menyeret mafia ke jalur hukum.
Rangkap Jabatan Menteri
Menteri BUMN Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027, menyisihkan calon lain, yaitu La Nyalla Mahmud Mattalitti yang pernah menjabat sebagai Ketum PSSI periode 2015-2016.
Erick Thohir memenangkan voting di Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (KLB PSSI) di Hotel Sangri-La, Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Dengan menjadi Ketum PSSI saat masih menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dia berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Soalnya, dalam pasal 23 disebutkan, Menteri dilarang merangkap jabatan untuk tiga posisi, yaitu, pertama, pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kedua, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.
Ketiga, menjadi pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Seperti diketahui, setiap tahunnya Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) mengalokasikan anggaran untuk PSSI.
Tujuan dari larangan rangkap jabatan ini untuk menghindari intervensi Pemerintah di organisasi olah raga nasional, sehingga dikelola kalangan profesional dan independen.
Kondisi ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan di pasal 77 ayat 3 disebutkan pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari beberapa sumber.
Dalam pasal 75 disebutkan pendanaan keolaahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Dearah, badan usaha dan masyarakat.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan angaran olah raga melalui APBN dan APBD.
Dalam pasal 77 disebutkan sumber pendanaan keolahragaan diperoleh dari APBN, APBD provinsi, kabupaten dan kota, masyarakat, kerja sama, sumbangan badan usaha, hasil usaha industri olah raga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Mengenai rangkap jabatan. Ketua Umum PSSI periode 2016 – 2021, Edy Rahmayadi juga mundur tahun 2019, sebelum masa jabatannya habis.
Pada saat, itu banyak kalangan menilai Edy tidak efektif mengelola PSSI karena rangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatera Utara.
Direstui Presiden Jokowi
Rangkap jabatan tidak hanya dijalani Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, tetapi juga Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali.
Zainudin Amali juga masih menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) mendampingi Erick Thohir.
Namun, hingga saat ini, belum ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap hal ini. Presiden Joko Widodo juga tidak menunjukkan keberatan.
Bagi Jokowi, yang paling penting semua pihak bisa mengatur waktu dengan baik dan optimal, kata dia saat acara Harlah PPP ke-50 di Indonesia Convention Centre, Tangerang Selatan, Jumat (17/2/2023).
Tidak hanya memberikan restu, Presiden Joko Widodo juga memberikan dukungannya untuk program kerja pengurus PSSI.
Hari ini, Senin (20/2/2023), Presiden Joko Widodo menerima audiensi Erick Thohir dan pengurus PSSI di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam keterangan tertulisnya, Erick Thohir mengatakan kedatangan pengurus PSSI menemui Presiden untuk memastikan dukungan Pemerintah terhadap dunia sepak bola nasional.
”Tidak mungkin kita sendirian membangunnya, apalagi menata benchmarking dari banyak negara. Jadi, mohon Bapak Presiden, kehadiran hari ini tidak lain kami (PSSI-red) ingin memastikan bahwa kami ingin merajut kerja sama dengan Pemerintah secara maksimal,” ujar Erick Thohir kepada Presiden Jokowi, dalam pertemuan itu.
Dia menjelaskan dari hasil audiensi, Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah akan memberikan dukungan kepada PSSI, termasuk termasuk dalam membangun pusat latihan sepak bola di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Erick., Presiden Jokowi akan mengajak pengurus PSSI ke IKN selama dua hari untuk melihat potensi training center yang akan disiapkan. Meski demikian, lokasinya belum diketahui secara pasti.
Jejak Rekam Erick Thohir di Klub Sepak Bola
Sebenarnya, menjelang Kongres Luar Biasa PSSI, kritikan kepada Erick Thohir muncul pada saat pencalonannya.
Kritikan disampaikan Yesayas Oktavianus, salah satu calon Wakil Ketua Umum PSSI.
Namun, dia tidak menyinggung soal regulasi rangkap jabatan, tetapi mempertanyakan apakah Erick Thohir memenuhi syarat dari sisi masa aktif di dunia sepak bola.
Kritikan ini dijawab PSSI dengan memaparkan jejak rekam Erick di industri sepak bola.
Erick Thohir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) periode 2009-2019. Direktur Keuangan Persija Jakarta tahun 2000.
Presiden Klub Inter Milan periode 2013 – 2018. Pemilik 70% saham Klub Inter Milan sejak 2013 – 2016.
Menteri BUMN ini juga menjadi salah satu pemilik saham Persatuan Sepak Bola Indonesia Surakarta (Persis Solo) sejak 2021.*
Semoga harapan pemerintah dan PSSI memajukan sepak bola nasional terwujud secara konkrit. Sehingga berbagai kritikan dan sikap pesimistis banyak kalangan dapat ditepis melalui raihan prestasi terbaik dari tim sepak bola Indonesia.
Dr. Edi Siregar, M.Pd (Peneliti Bidang Olahraga Pendidikan dari Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta)
Editor: Erna Sari Ulina Girsang