Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebut mulai muncul keraguan dari investor mengenai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Bahlil menyebut, keraguan ini bermunculan setelah ada kritik dari pasangan capres-cawapres mengenai IKN Nusantara.
“Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya. Itu melahirkan keraguan bagi investor,” jelas Bahlil di acara peresmian Media Center Indonesia Maju, beberapa waktu lalu.
Menurut Bahlil, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah melibatkan persetujuan partai yang ada. Sehingga, pembangunan IKN Nusantara sudah sesuai dan wajib dilaksanakan.
“Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang, dan itu sudah ada undang-undangnya. Dari semua partai yang ada, pendukung pemerintah, semua mendukung termasuk PKB. Itu satu. Yang kedua, karena itu perintah undang-undang, maka wajib, pemerintah siapa pun wajib melaksanakan,” ujarnya.
Bahlil bahkan menegaskan, calon presiden yang tidak setuju terkait pemindahan ibu kota berarti tidak ingin Kalimantan maju.
“Kalau ada calon presiden yang tidak setuju kalau kita pindahkan ibu kota negara, maka dia tidak ingin Kalimantan maju, Sulawesi maju, dan tidak ingin Indonesia timur maju,” tegas Bahlil.
IKN Sepi Investor
Isu minimnya investasi asing di IKN Nusantara ternyata bukan kali pertama muncul setelah pernyataan salah satu capres. Pada November lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyebut, belum ada realisasi investasi asing di IKN Nusantara.
Presiden Jokowi menaruh harapan besar pada investor dalam negeri untuk mendorong penanaman modal di IKN Nusantara dari luar negeri.
“Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor luar akan segera masuk,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga menyatakan untuk mengutamakan investasi dalam negeri. Selain itu, hal ini juga untuk memberikan kesempatan bagi investor dalam negeri mengisi fasilitas dan infrastruktur IKN Nusantara. Investasi asing disebut sebagai jalan terakhir jika tidak ada yang berminat untuk membiayai.
“Tapi kalau mentok dan sudah tidak ada, kita akan keluarkan jurus yang dari luar (investasi asing),” jelas Presiden Jokowi.
Pernyataan Anies Baswedan
Sebagai informasi, kritik mengenai pembangunan IKN datang dari calon presiden, Anies Baswedan. Ia menyebut, pembangunan IKN Nusantara hanya akan membangun kota di tengah hutan, alih-alih meratakan ekonomi.
Anies juga mempertanyakan manfaat penggunaan anggaran yang besar untuk satu kota. Menurutnya, anggaran tersebut akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk banyak kota dan menimbulkan ketimpangan baru.
“Manfaatnya (lebih banyak) mana (digunakan) di banyak kota atau di satu kota IKN?” tanya Anies di hadapan kader Partai Nasdem.
Tak sejalan, cawapres Anies, Cak Imin justru menyebut IKN harus terus dilaksanakan. Ia hanya berpesan agar dilakukan efisiensi dan evaluasi pembentukan IKN.
“Ya, IKN ini kan produk undang-undang tentu kalau undang-undang harus terus dilaksanakan. Masalahnya cuma 2, yang pertama apakah bisa diefisiensikan lebih baik lagi. Evaluasi, dievaluasi cara kerja pembentukan Ibu Kota Indonesia,” jelasnya.
Editor: Dimas Adi Putra