Belasan anggota DPR RI lintas komisi melakukan kunjungan langsung ke kawasan pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (14/2/2023).
“Kami sudah melakukan dialog dengan pihak manajemen. Jadi, apa yang dikeluhkan konsumen sudah diakomodir manajemen,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di sela kunjungan.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari upaya mencari penyelesaian yang dialami para konsumen Meikarta. Diketahui, konflik yang terjadi antara konsumen dan pengembang menimbulkan berbagai polemik.
Puncaknya, puluhan orang yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) mengadu ke DPR RI.
Karena pihak pengembang proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang juga anak usaha PT Lippo Cikarang melakukan gugatan kepada 18 konsumen.
Gugatan tersebut sejumlah Rp56 miliar, meskipun pada gilirannya gugatan tersebut telah dicabut.
Karena itu, Dasco meminta kepada Komisi III yang membidangi masalah Hukum agar ikut memantau pencabutan gugatan tersebut.
“Pertama, soal gugatan pengadilan sudah dicabut oleh manajemen. Kita akan minta komisi teknis dalam hal ini Komisi III (hukum) memantau sejauh mana penetapan pencabutan oleh pengadilan,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Pengembalian Dana Konsumen
Masalah lain yang dibahas pada kunjungan tersebut adalah terkait permintaan pengembalian dana yang telah dibayarkan konsumen terhadap 130 unit apartemen yang telah dibeli.
Permintaan pengembalian dana tersebut lantaran sejak 2017 hingga kini pembangunannya belum juga rampung.
Dasco menegaskan bahwa tidak ada skema pengembalian dana secara langsung. Konsumen tetap bisa mendapatkan kembali uangnya setelah unit tersebut laku di pasar sekunder melalui proses titip jual yang dilakukan oleh manajemen.
Pihak manajemen kata Dasco, tadi sudah memaparkan bagaimana supply dan demand-nya dari Meikarta ini. Karena itu, manajemen mengambil kebijakan bagi konsumen yang ingin dananya kembali melalui proses titip jual yang dilakukan pihak manajemen.
“Kalau melihat arus supply demand paling lama 1 bulan itu 130 an unit itu sudah selesai,” kata Pimpinan DPR Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan ini.
Dasco menegaskan untuk menghindari polemik serupa, DPR akan tetap memantau pembangunan Meikarta melalui komisi-komisi terkait.
“Pendampingan akan tetap dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pembeli,” ujar legislator dapil Banten III itu. *
#beritaviral#beritaterkini
Editor: Junita Ariani