DPR usulkan PT Pos Indonesia jadi induk holding logistik. Hal ini terkait pernyataan Komisi VI DPR RI yang mengusulkan agar BUMN membentuk holding di bidang industri logistik.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, usulan itu dicetuskan setelah melihat banyaknya anak-anak usaha dari BUMN yang bergerak di bidang logistik.
Pembentukan holding ini diharapkan nantinya mempermudah konsolidasi dan agar bisnis industri logistik negara dapat bersaing dengan perusahaan logistik swasta.
“Jadi sebenarnya ini bisa kita konsolidasikan juga supaya size-nya itu bisa lebih besar sehingga secara skala ekonominya dia lebih dapat. Nah, ini nanti coba kita akan bahas usulannya,” kata Martin, dikutip Senin (6/2).
Usulan ini akan dibahas di rapat Komisi VI untuk melihat kemungkinan realisasinya. Namun, PT Pos Indonesia diminta terlebih dahulu membenahi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di internal PT Pos Indonesia itu sendiri.
“Karena memang Pos selama ini kan, mungkin banyak orang tidak sadar kalau pos itu sebenarnya BUMN, dikira badan layanan umum aja. Nah, memang harus ada dua karakter ini harus bisa punya dua jenis sumber daya manusia yang berbeda,” ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal juga mendukung pembentukan holding bidang industri logistik ini. Menurut Jon, jika seluruh perusahaan logistik negara disatukan tentunya hal ini akan mempermudah integrasi logistik dan akan menekan biaya pengiriman.
“Saya menyarankan melalui BUMN, ini anak-anak usaha yang ada di BUMN, masing-masing itu digabungkan saja ke PT Pos. Sehingga PT Pos betul-betul bisa mengintegrasi aktivitas-aktivitas yang ada dan ujungnya tentunya ini akan berbiaya murah. Kalo ini terintegrasi, semua biaya akan murah dan masyarakat akan diuntungkan,” katanya.
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H. Napitupulu