Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta pemerintah melakukan audit total terhadap pengelolaan bijih nikel di Indonesia.

Hal itu disampaikannya pasca temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih besi ke China. Ekspor ilegal dilakukan sejak Januari 2020-Juni 2022.

Sugeng mengatakan, nikel adalah komponen penting bahkan komponen utama dalam energi storage atau baterai. Baik itu baterai untuk menyimpan energi maupun baterai EV untuk kendaraan.

"Pengelolaan bijij besi sudah harus kita audit total. Kenapa? Karena begitu konsep hilirisasi itu hanya meningkatkan dari ore atau tanah, menjadi bahan setengah jadi. Dan, itu langsung diekspor,” jelasnya, Selasa (4/7/2023), di Jakarta.

Ia mengatakan, Komisi VII sangat konsen terhadap permasalahan ini. Pihaknya akan membentuk Panja khusus yang akan menangani masalah tersebut.

"Nikel adalah tambang terbatas, bukan berarti tak terbatas ya. Harus dikelola secara baik. Konsep hari ini sudah harus masuk industrialisasi. Stop dulu ekspor,” paparnya.

Menurutnya, konsep pengelolaan logam putih tersebut mestinya bukan lagi pada tahap hilirisasi melainkan industrialisasi. Berdirinya perusahaan-perusahaan turunan dari nikel langsung, dengan menggabungkan potensi mitra strategis, korporasi, ataupun bernegara.

Seharusnya kata dia, korporasi-korporasi yang diprakarsai oleh Pemerintah dalam hal ini Antam, bermitra dengan yang punya litium. Yang punya kobalt.

"Mendirikan pabrik baterai di sini dengan tahapan utamanya nikel. Mestinya itu. Bukan seperti hari ini, dalam konsep hilirisasi dengan hanya smelterisasi yang hanya memproduksi nikel iron. Sama juga nikel mart," kata Sugeng.

"Harusnya kita ke arah bagaimana pusat produksi baterai storage. Itu mesti ada di indonesia. Inilah kenapa larangan ekspor kita dukung. Sebenarnya larangan ekspor hari ini, harus menjadi produksi hilir tidak sekedar dikelola di hulu,” tutupnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang