Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (21/12/2023) malam.
Dia mengatakan pengunduran dirinya juga telah disampaiakn kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta kepada jajaran pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (KPK).
“Saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK, dan saya menyatakan berhenti, dan saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya,” jelas Firli di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, di hari pengunduran dirinya.
Dia mengatakan kedatangannya ke Kantor KPK adalah juga sebagai bagian dari pengunduran diri kepada pejabat dan pengawai KPK.
Pada kesempatan itu, dia tidak menyinggung alasan pengunduran dirinya yang telah bekerja memimpin KPK selama empat tahun
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Ketua KPK Firli Bahuri mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.
Kasus Pemerasan
Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak, mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan dalam gelar perkara yang dilakukan di Polda Metro Jaya, Rabu (22/11/2023).
Sahroni pun meminta Polri turut memeriksa pimpinan KPK yang lain guna menghasilkan penyelidikan yang tuntas dan maksimal.
“Mengingat statusnya saat ini, Pak Firli seharusnya berinisiatif untuk segera mengajukan pengunduran diri. Polri harus melibatkan pimpinan KPK yang lain, periksa mereka terkait apa yang dilakukan oleh ketua KPK,” kata Sahroni.
“Mungkin pimpinan yang lain bisa jadi tidak tahu menahu. Tetapi ini sebaiknya tetap dilakukan biar semuanya jelas,” sambung Sahroni dikutip dari keterangannya, Sabtu (25/11/2023) di Jakarta.
Ia juga turut menyoroti kinerja Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang tidak tanggap atas status hukum ketua KPK.
“Apalagi dengan status Pak Firli saat ini, seharusnya sekarang juga Dewas (KPK) mengeluarkan surat (etik),” tegas Sahroni.
Email : ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu