Adanya perbedaan harga peralatan medis antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura disebabkan oleh pajak yang tinggi di Indonesia. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga dan biaya di rumah sakit.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Sadarestuwati, mengatakan pemerintah harus hadir untuk menekan biaya rumah sakit. Salah satunya dengan menekan pajak peralatan sangat tinggi.
“Jadi, peralatan harus diupgrade karena ini berkaitan dengan kenaikan dari harga, biaya di rumah sakit. Maka, di sini pemerintah yang harus hadir,” kata Sadarestuwati dalam keterangannya dikutip, Rabu (13/3/2024).
Sebelumnya, ia mengikuti Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke RS Columbia Asia Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Senin (11/3/2024).
Menurutnya, dari informasi yang disampaikan General Manager (GM) RS Colombia, tingginya biaya rumah sakit karena pajak yang sangat tinggi dibandingkan di Malaysia.
“Harga satu unit peralatan katakanlah itu Rp250 juta di Malaysia, di sini bisa Rp450 juta, bahkan lebih. Artinya apa, untuk menekan biaya ini tidak bisa. Disinilah pemerintah harus hadir,” kata Sadarestuwati.
Sadarestuwati juga menyoroti perlunya kebijakan pajak yang lebih tepat terutama untuk peralatan medis yang digunakan untuk melayani masyarakat.
Pajak Harus Diturunkan
Pemerintah kata dia, harus memastikan bahwa tidak hanya barang-barang mewah yang dikenakan tarif pajak tinggi, tetapi juga peralatan medis yang digunakan untuk kepentingan publik. Harus diberikan perlakuan pajak yang lebih ringan.
“Kalau barang mewah sangat wajar, tetapi ini untuk melayani masyarakat yang harus diturunkan pajaknya, sehingga masyarakat bisa menikmati. Tidak perlu masyarakat disubsidi, dikasih uang subsidi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tidak menimbulkan ketakutan pada pasien. Dirinya menegaskan bahwa rumah sakit seharusnya tidak mengambil keuntungan dari ketakutan pasien. Melainkan memberikan pelayanan yang baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Tetapi juga satu lagi, pelayanan harus bagus. Jangan dokter-dokter itu kemudian menakut-nakutin. Ini nanti umurnya tinggal sekian, ini nanti harus berobatnya begini. Jangan kemudian rumah sakit justru akan mengambil keuntungan, ketika ada ketakutan dari pasien,” ujarnya.
Ia berharap dengan adanya kebijakan yang progresif dan kepedulian pemerintah, Indonesia dapat meraih kemajuan dalam sektor kesehatan yang sejajar dengan negara-negara lain di kawasan.
“Dengan begitu saya yakin jaminan kesehatan di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Kalau negara lain bisa membebaskan kesehatan, untuk Indonesia sendiri saya yakin pasti bisa. Kalau pemerintah niat dan mau untuk membuat kebijakan yang pro dengan rakyat,” pungkasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu