Pertamina dituntut untuk segera memastikan distribusi LPG 3 kilogram atau gas melon sesuai dengan jumlah dan harga yang telah ditetapkan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menanggapi gas elpiji itu mahal dan langka di wilayah Kalimantan Timur. Seperti Balikpapan dan daerah lainnya, padahal wilayah tersebut merupakan wilayah penghasil gas.
“Kan sudah ada jatahnya untuk setiap daerah. Sehingga jika sampai terjadi kelangkaan dan harga yang mahal seperti ini, tentu ada masalah dengan jalur distribusi dan tata kelolanya. Kan selama ini juga baik-baik saja, mengapa sekarang langka,” ujar Rofik, dalam pesan singkatnya, Senin (10/7/2023).
Dijelaskannya, pada pertengahan Juni lalu harga elpiji dunia sempat turun. Dalam prognosa perhitungan Pertamina untuk tahun 2023 tercatat biaya subsidi elpiji 3 kilogram bisa lebih rendah sekitar 32 persen. Atau sebesar Rp 32,4 triliun.
Dibandingkan dengan anggaran DIPA 2023 sebesar Rp117 triliun. Di mana asumsi dasarnya adalah harga LPG CP Aramco sebesar USD647,68 per metrik ton dan volume gas LPG sebesar 8,2 juta metrik ton.
Hal tersebut menurut Rofik, sangat ironis. Dengan penghematan dana subsidi ini, seharusnya harga LPG di tingkat konsumen bisa turun. Atau jumlah volumenya ditambah, namun kenyataannya malah sebaliknya.
“Kasihan warga yang sejak Idul Adha kemarin seperti di Balikpapan merasa kesulitan untuk mendapatkan gas melon tersebut,” tambahnya.
Karenanya, ia minta Pertamina dan Pemerintah Daerah terus mengawasi distribusi LPG 3 Kilogram ini. Di mana banyak masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan haknya.
“Jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak di luar sasaran dan tujuan subsidi gas melon. Aparat keamanan juga dilibatkan agar bisa segera diproses secara hukum ketika ditemukan bukti penyelewengannya,” tegasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna sari Ulina Girsang