Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar sejarah Indonesia sebagai pengekspor bahan mentah jangan sampai terulang kembali. Seluruh pihak diminta untuk berani mempertahankan program hilirisasi yang telah dimulai.
“Sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi. Jadi, jangan ekspor bahan mentah. Nanti tolong diingatkan pemimpin yang akan datang, jangan ekspor bahan mentah. Rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden mengatakan itu pada Pengukuhan Kepengurusan DPP dan Peresmian Pembukaan Rakernas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Tahun 2023. Kegiatan digelar di Lapangan Banteng, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (19/8/2023).
Menurut Kepala Negara, ekspor bahan mentah yang dilakukan Indonesia telah berlangsung sejak zaman VOC Belanda, sudah lebih dari 400 tahun.
Presiden menilai, hal tersebut tidak memberikan nilai lebih terhadap Indonesia.
“Sudah lebih dari 400 tahun kita ini selalu mengekspor bahan mentah sejak VOC, kirim bahan mentah, kirim bahan mentah. Ya kita dapat, dapat uang tapi sangat kecil sekali,” ujarnya.
Presiden menambahkan, kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980. Saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
“Indonesia ini pernah booming minyak tahun ‘70-an tapi kita tidak mendapatkan nilai tambah dari sana. Tahun ‘80-an, saya ingat kita ini pernah booming kayu, hutan banyak yang dibabat. Tapi kita juga tidak mendapatkan nilai tambah dari sana,” ujarnya.
Karena itu, saat ini pemerintah terus menggaungkan program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah terhadap pendapatan negara.
Hilirisasi Buka Lapangan Pekerkjaan
Presiden memberikan contoh nyata, lompatan penerimaan negara setelah adanya kebijakan penghentian ekspor bijih nikel.
“Waktu ekspor bahan mentah ini sebelum tahun 2020. Waktu ekspor bahan mentah (nikel), kita setahun itu hanya dapat kira-kira 2,1 billion US Dolar. Artinya kurang lebih hanya Rp32 triliun. Begitu dihilirisasi, diindustrialisasi menjadi 33,8 billion US Dolar. Dari Rp32 triliun menjadi Rp510 triliun kurang lebih, lompatannya berapa kali?” ujarnya.
Lompatan tersebut, kata Presiden, tentunya berdampak terhadap negara baik dari segi penerimaan negara hingga pembukaan lapangan kerja.
Sebelum hilirisasi, kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja ada di negara lain. Setelah hilirisasi, lapangan kerja terbuka di dalam negeri.
“Karena negara dari nikel itu sekali lagi dapat PPN (pajak pertambahan nilai), dapat PPh perusahaan, PPh karyawan, royalti. Dapat, penerimaan negara bukan pajak, dan biaya ekspor,” ujarnya.
Presiden menilai, ke depannya ketika ekspor bahan mentah sejumlah komoditas lainnya turut dihentikan akan dapat mendorong lagi terbukanya lapangan kerja dalam negeri.
“Kalau nanti setop bauksit, setop tembaga, timah, batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), rumput laut, ekspor rumput laut mentah. Setop ikan mentah, berapa yang bisa kita buka lapangan kerja di dalam negeri?” ujarnya.
Namun, Kepala Negara mengakui bahwa untuk mempertahankan hal tersebut, selain dibutuhkan keberanian, juga dibutuhkan kekompakan. Persatuan antarkomponen bangsa.
“Tapi sekali lagi, semua itu membutuhkan kekompakan, semua itu membutuhkan persatuan. Membutuhkan seluruh kekuatan komponen bangsa ini untuk bersama-sama meraih, bersama-sama berusaha,” jelasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani
Editor: Erna Sari Ulina Girsang