Partai Demokrat menggelar rapat pleno untuk mempersiapkan kinerja dan langkah politik 2023. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, rapat selama 2 jam tersebut menyoroti tiga hal yang paling mendapatkan perhatian masyarakat.
“Karena menyangkut hajat dan juga harapan rakyat kita,” kata AHY, di Jakarta, Kamis (12/1).
Pertama, terkait kontroversi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kedua pro kontra Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), dan yang ketiga wacana penggunaan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Terkait dengan KUHP, AHY menyampaikan memang perlu dilakukan perbaikan.
“Dan sudah berlaku lebih dari 100 tahun, sejak hukum Hindia Belanda,” kata dia.
Partai Demokrat memberikan catatan khusus dalam revisi KUHP terutama pasal-pasal karet. Misalnya, terkait penghinaan presiden dan wakil presiden, serta pasal yang mengancam kebebasan pers. Menurutnya, pasal-pasal tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk menggebuk lawan-lawan politik.
“Lalu tentang pasal demonstrasi dan unjuk rasa,” kata AHY.
Kemudian terkait Perppu Cipta Kerja, menurut AHY semestinya hanya digunakan pada saat genting dan memaksa. Saat ini, kata AHY, tidak ada situasi yang genting maupun memaksa sebagaimana termuat dalam Pasal 22 UUD 1945.
“Saya tegaskan kembali bahwa Partai Demokrat menolak dikeluarkannya Perppu Ciptaker,” kata AHY.
Menurut AHY, banyaknya penolakan terhadap Perppu dinilai wajar. Karena, Perpppu tersebut dianggap sebagai upaya pembangkangan dan pengkhianatan terhadap konstitusi. “Ada ruang. Lalu kenapa harus diburu-buru untuk diterbitkan,” kata dia.
Terakhir, soal sistem pemilu proporsional tertutup, Partai Demokrat menegaskan menolak upaya dan wacana tersebut. Menurutnya, sistem proporsional tertutup justru menjauhkan masyarakat dengan calon legislatif (caleg) yang bakal dipilihnya.
“Jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas dalam kehidupan demokrasi ini,” tegas AHY.
Editor: Addinda Zen