Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes menilai kebijakan Gubernur NTT yang mewajibkan pelajar SMA/SMK mulai masuk sekolah sejak pukul 5 pagi, patut dipertimbangkan kembali.
Dia menilai, kebijakan tersebut tidak efektif dan tidak efisien untuk mendukung penyelenggaran pembelajaran bagi pelajar.
“Maksudnya baik, mendidik pelajar agar terbiasa disiplin, memanfaatkan waktu sejak dini hari. Namun, kebijakan itu menjadi tidak bijak bila kemudian memberatkan, merepotkan, dan membuat gaduh banyak pihak, terutama pihak orangtua”, ujar Fahmy dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (3/3).
Lebih jauh, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu kesempatan para pelajar maupun para guru untuk menjalankan ibadah. Seperti, menunaikan salat subuh di masjid, jika terdapat individu yang beragama Islam.
“Hal ini pasti akan memicu kontroversi di tengah masyarakat”, ujar Fahmy.
Fahmy juga ikut beranggapan, proses pendisiplinan pelajar dan peningkatan mutu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dirinya pun menekankan agar dalam membuat kebijakan pemenuhan standar mutu pendidikan tidak mengada-ada.
“Terasa aneh dan tidak nyambung ketika ketertinggalan mutu pendidikan yang penyebabnya adalah merosotnya capaian standar mutu, tetapi yang disalahkan justru jam masuk sekolah”, pungkas legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat V itu.
Sebelumnya, pelajar di NTT menjalankan kewajiban masuk sekolah jam 5 pagi, seperti yang diinstruksikan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Kebijakan itu disebutnya bertujuan untuk melatih kedisiplinan.*
Email: AleLuna@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaviral
#beritaterkini