Home » Gubernur Sumut Laporkan Kondisi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem ke Menko PMK

Gubernur Sumut Laporkan Kondisi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem ke Menko PMK

by Junita Ariani
3 minutes read
gubernur 1

ESENSI.TV - MEDAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah melakukan sejumlah langkah penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem secara massif.

Di antaranya memberikan asupan makanan bergizi hingga program bantuan usaha, perbaikan rumah dan lainnya. Dari langkah yang dilakukan itu terjadi penurunan angka prevalensi sebesar 4,7%. Dari 25,8% pada tahun 2021 menjadi 21,1%pada 2022.

“Itu berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam laporannya kepada Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Edy menyampaikan itu dalam pertemuan virtual bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut dari Rumah Dinas Gubernur, Medan, Selasa (7/3/2023).

Hadir di antaranya, Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Ismael Sinaga. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3A-KB) Manna Wasalwa Lubis, serta pejabat lainnya.

Gubernur mengatakan, ada beberapa kabupaten yang masih membutuhkan penanganan yang lebih kuat menurut potensinya.

“Penanganan stunting ini terus diupayakan baik dari segi pendataan (jemput bola) hingga mengidentifikasi faktor kesehatan. Sebagai satu dari beberapa pemicu belum tuntasnya langkah pencegahan stunting,” sebut Edy.

Dengan upaya jemput bola itu, lanjut Edy, beberapa fakta yang bisa dijadikan bahan evaluasi bersama yakni tingkat kesadaran akan kesehatan atau perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Belum maksimalnya masyarakat menggunakan tenaga kesehatan seperti di Puskesmas maupun Posyandu. Faktor yang juga sensitif menurut Gubernur, adalah sanitasi yang kurang baik.

Kemudian penggunaan air sungai sekaligus tempat pembuangan yang menyebabkan pencemaran air. Kemudian ada kegiatan penggunaan bahan kimia untuk penambangan yang diduga kuat mengganggu kesehatan.

“Kami masih terus berusaha menyelesaikan masalah ini,” tambah Gubernur.

Meski secara persentase terjadi penurunan, namun Gubernur menargetkan angka prevalensi stunting di Sumut dapat terus menurun hingga menyentuh angka 14%.

“Ini juga masih ada kaitannya dengan usia pernikahan (menikah). Bagaimana kesiapan mereka berkeluarga. Ini kami masih terus kejar Pak,” kata Gubernur kepada Menko PMK.

Angka Kemiskinan di Sumut Peringat 18

Terkait kondisi kemiskinan ekstrem, Gubernur juga menyampaikan perihal penurunan angka tersebut dari tahun sebelumnya.

Pada 2021 tercatat angka kemiskinan di angka 1,34 juta jiwa, maka di tahun 2022 turun menjadi 1,27 juta jiwa. Hal ini juga masih berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

Baca Juga  Sumut Miliki 12 Surat Kabar Perempuan di Masa Dulu, Sayang Ada yang Hilang

Hingga menyebabkan anjloknya perekonomian dari banyak sektor, sebagai pemicu munculnya orang miskin.

“Untuk data miskin ekstrem berada pada angka 120 ribu jiwa. Kami masih mencari tahu faktor penyebabnya. Sementara upaya kita masih terus berjalan seperti program bedah rumah, bantuan sosial, bantuan stimulus ekonomi untuk UMKM, petani, nelayan dan sebagainya,” jelas Edy.

Sebelumnya disampaikan, angka kemiskinan di Sumut pada 2021 lalu menduduki peringkat 18 secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan provinsi ini tercatat berjumlah 9,01% pada Maret 2021.

Kemudian pada September 2021, jumlahnya menjadi 8,49%. Sehingga terjadi penurunan sebesar 0,52 poin. Dengan demikian, angka kemiskinan di Sumut setara dengan 1,27 juta jiwa pada September 2021, atau berkurang sekitar 70,8 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.

Wakil Bupati Mandailingnatal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution memaparkan beberapa kondisi yang menjadi kendala masalah stunting dan kemiskinan ekstrem di daerahnya.

Di antaranya adalah faktor geografis. Di mana kawasan pegunungan dengan jarak pemukiman di beberapa tempat cukup jauh dari pusat keramaian.

Kemudian rendahnya kesadaran masyarakat yang memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, sehingga upaya penanganan stunting maupun pengentasan kemiskinan ekstrem mengalami kendala.

Perhatian Pusat

Pemkab Madina meminta Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.

Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan kegiatan Roadshow Virtual untuk mendapatkan laporan terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Dalam hal ini, Sumut menjadi provinsi ke-14 selama 16 hari pelaksanaan. Di mana ada sejumlah kabupaten yang menjadi sasaran seperti Madina, Padanglawas, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Nias Selatan dan Tapanuli Tengah.

Kemudian langkah apa yang sudah dilakukan, serta terobosan yang ditempuh terutama masalah yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Pusat.

“Terakhir meminta usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat penurunan angka stunting serta kemiskinan ekstrim,” sebut Menko.

Menko PMK juga mengatakan pihaknya berupaya mengidentifikasi semua isu, kendala dan masalah yang ada. Selanjutnya akan dibahas langkah kedepan, sebagai solusi persoalan dimaksud. *

#beritaterkini
#beritaviral

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Junita Ariani

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life