Masuk tahun 2024, jumlah anggota DPR RI absen di rapat paripurna masih tinggi. Sebanyak 285 dari 575 anggota DPR masih absen dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, Selasa (5/3) kemarin.
Dari jumlah yang hadir, hanya 164 anggota dewan dari semua fraksi hadir secara fisik. Sementara itu, 126 orang anggota izin. Bahkan, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar juga turut absen di rapat paripurna tersebut.
Hak angket menjadi salah satu pembahasan pada rapat paripurna kemarin. Fraksi PKS dan PDI Perjuangan meminta parlemen menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Ingin menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR RI menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar Fraksi PKS Aus Hidayat.
Sementara dari Fraksi PDIP Aria Bima menyampaikan, pimpinan DPR RI dapat mengoptimalkan dan mengkoreksi aturan-aturan dalam pengawasan pemilu.
“Untuk itu, kami berharap pimpinan menyikapi hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket, ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi. Mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya dalam pelaksanaan pemilu hari ini,” jelas Aria Bima.
Hak Angket Pemilu
Februari lalu, calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut hak angket menjadi salah satu cara terbaik untuk mengklarifikasi dugaan kecurangan pemilu. Menurutnya data, fakta, saksi dan lainnya dapat dibuka melalui hak angket tersebut.
“Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas,” ujar Ganjar Pranowo, dikutip dari ANTARA.
Ganjar menambahkan, PDI Perjuangan sebagai partai pengusungnya telah menyampaikan untuk mengajukan hak angket di DPR RI.
Isu hak angket terus bergulir sejak itu. Meski begitu, keseriusan terkait desakan penggunaan hak angket tak terlihat di rapat paripurna kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani sekaligus perwakilan dari PDI Perjuangan justru tidak hadir. Ditambah, sebanyak empat fraksi belum menyatakan sikap terkait penggunaan hak angket. Adapun keempat fraksi tersebut adalah Golkar, PPP, PAN, dan Nasdem.
Editor: Raja H. Napitupulu