Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyerahkan penghargaan insentif fiskal 2023 kepada 19 pemerintah daerah (pemda) dan 7 pemerintah provinsi.
Pemberian insentif fiskal ini sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada pemda yang berkomitmen dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Wapres meminta, Pemda yang memperoleh penghargaan dapat memanfaatkannya untuk meneruskan transformasi program. Menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
“Maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem. Utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” kata Wapres.
Wapres mengatakan itu saat Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023. Kegiatan berlangsung di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).
Adapun daftar Pemda Penerima Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023:
Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Kab. Labuhan Batu Selatan
2. Kota Payakumbuh
3. Kab.Tanjung Jabung Timur
4. Kab. Musi Rawas Utara
5. Kab. Pesawaran
6. Kab. Belitung Timur
7. Kab. Bintan
8. Kab. Buleleng
9. Kab. Sumba Barat
10. Kota Yogyakarta
11. Kab. Hulu Sungai Tengah
12. Kab. Tana Tidung
13. Kab. Tojo Una-Una
14. Kota Gorontalo
15. Kab. Musi Banyu Asin
16. Kota Ambon
17. Kab. Bolaang Mongondow Selatan
18. Kab. Kotawaringin Timur
19. Kota Mataram
Pemerintah Provinsi
1. Provinsi Aceh
2. Provinsi DKI Jakarta
3. Provinsi Jawa Barat
4. Provinsi Jawa Tengah
5. Provinsi Jawa Timur
6. Provinsi Banten
7. Provinsi Kalimantan Barat
Wapres juga meminta agar target penerima program kemiskinan ekstrem ini menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Sehingga lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Terutama, kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, serta penduduk lansia dan penyandang disabilitas.
“Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial,” jelasnya.
Target Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Dalam kesempatan itu, Wapres mengingatkan bahwa waktu tersisa hanya satu tahun menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
Sehingga, ia mengharapkan konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga. Utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
“Pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan juga agar menjadi perhatian bersama,” pintanya.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, penanggulangan kemiskinan ekstrem dilakukan tidak sebatas pada intervensi, namun juga dalam pengawalan dan monitoringnya.
Menko PMK mengatakan, penilaian pemda yang memperoleh penghargaan insentif fiskal dinilai berdasarkan kinerja daerah.
Kemudian, kepatuhan dalam verifikasi data P3KE dan pelaporan pelaksanaan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ditambah alokasi dan realisasi APBD yang bersifat langsung maupun penunjang. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu