Posisi pendidikan Indonesia masih di bawah standar. Berdasarkan situs Worldtop20.org Indonesia ada di urutan ke-67 dari 203 negara. Urutan pendidikan di Indonesia berdampingan dengan Albania di posisi ke-66 dan Serbia di peringkat ke-68.
Peringkat tersebut berdasarkan lima tingkat pendidikan diantaranya,
- Tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini sebanyak 68 persen,
- Tingkat penyelesaian Sekolah Dasar sebanyak 100 persen,
- Tingkat penyelesaian Sekolah Menengah sebanyak 91.19 persen,
- Tingkat kelulusan SMA sebanyak 78 persen, dan
- Tingkat kelulusan Perguruan Tinggi sebanyak 19 persen.
Worldtop20.org merupakan situs peringkat pendidikan dari berbagai negara berdasarkan poling.
World Top 20 Education Poll rutin melakukan survei terkait peringkat 20 sistem pendidikan terbaik di dunia dari 209 negara.
Masalah Sektor Pendidikan
Posisi peringkat Indonesia yang rendah ini tidak lepas dari berbagai masalah yang menimpa sektor pendidikan Indonesia. Misalnya krisis guru, dimana hingga tahun 2024 kekurangan guru diperkirakan mencapai 1,3 juta. Di sisi lain, nyaris sejuta guru masih berstatus honorer dengan gaji dan kesejahteraan yang minim.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek, pada semester ganjil Tahun Ajaran (TA) 2022/2023 terdapat 3,3 juta guru di seluruh Indonesia.
Sementara itu, jumlah guru yang mencapai 3,3 juta orang ini harus mengajar sebanyak 24,33 juta murid. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, murid di Indonesia sebanyak 24,33 juta orang pada tahun ajaran 2021/2022. Jumlah itu menurun 2,01% dari periode sebelumnya yang sebanyak 24,83 juta orang.
Berdasarkan wilayahnya, murid paling banyak berada di Pulau Jawa. Jawa Barat menjadi provinsi dengan murid terbanyak, yaitu 4,45 juta orang.
Level kompetensi pendidikan di Indonesia juga sangat rendah. Data lain menunjukkan Penduduk Indonesia paling banyak merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD).
Jumlah Penduduk yang Belum Sekolah
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlahnya tercatat sebanyak 64,68 juta jiwa per 31 Desember 2021. Bahkan masih banyak yang tidak berpendidikan. Penduduk Indonesia yang tidak/belum sekolah juga cukup besar, yakni 64,15 juta jiwa.
Kemudian, ada 56,91 juta penduduk tanah air yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Sebanyak 39,89 juta penduduk Indonesia mengenyam pendidikan hingga bangku Sekolah Menengah Pertama. Ada pula 30,89 juta penduduk yang belum tamat SD.
Lalu hanya 11,82 juta penduduk Indonesia yang merupakan lulusan Strata-1 (S1). Penduduk dengan latar belakang pendidikan Diploma-3 (D3) sebesar 3,49 juta jiwa.
Jumlah guru dan murid tersebut sebenarnya sudah ideal. Rasio jumlah guru berbanding jumlah peserta didik di Indonesia termasuk tinggi di dunia. Rasio di Indonesia, sekitar 1:18. Angka tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan negara maju seperti Korea (1:30), atau Jerman (1:20).
Hanya saja, angka rasio yang tinggi itu tidak diimbangi dengan sistem pendistribusian yang cukup baik. Menurutnya, kurangnya tenaga guru di berbagai daerah dipicu oleh sistem yang kurang baik dalam pendistribusian guru.
Perlu Dikembangkan Program Penilaian Pelajar Internasional
Hal ini bisa dilihat dari rating PISA (Programme for International Student Assessment) atau Program Penilaian Pelajar International. PISA mengukur prestasi sekaligus evaluasi terkait kurikulum pendidikan yang diterapkan pada lebih dari 80 negara di dunia.
Tes PISA ini diselenggarakan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yang nantinya akan mengukur prestasi literasi membaca, matematika, dan sains pada peserta didik usia 15 tahun.
Tes PISA dilakukan setiap 3 tahun sekali. Indonesia terakhir kali tes PISA ini di tahun 2018. Hasilnya menempatkan Indonesia diurutan ke 74 untuk tes literasi, urutan ke 73 untuk matematika, dan urutan ke 71 untuk sains.
Seharusnya tes PISA ini dilakukan kembali tahun 2021, namun terhalang oleh pandemi covid-19. Level Indonesia cukup rendah. Di ASEAN, hasil tes PISA Indonesia berada dibawah Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Secara umum, anggaran pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis belanja. Tiga jenis belanja tersebut yaitu: Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan Pembiayaan Anggaran.
Golkar Terus Bertransformasi Mengikuti Zaman
Salah satu partai yang belakangan konsen pada isu pendidikan adalah Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman.
Untuk merealisasikan doktrin karya kekaryaan ini, Golkar menyiapkan dua aspek penting dalam pelayanan publik, yakni pendidikan dan kesehatan.
“Dua-duanya Golkar siapkan, yaitu melalui Golkar Institute dan Yellow Clinic. Dengan doktrin tersebut, tentu Partai Golkar adalah orientasinya pada pemecahan masalah atau problem solving. Dan juga sebagai partai berideologi pembangunan, berideologi partai tengah,” tutur Airlangga saat membuka diskusi ‘Golkar & Partai Tengah: Dialektika Partai Golkar dalam Transformasi Politik’ yang digelar Golkar Institute, Selasa (28/3/2023).
Menurut Airlangga, untuk mengimplementasikan ideologi pembangunan, Golkar akan menyumbangkan pemikiran dalam pembahasan Undang-undang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045.
Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengaku, saat ini pemerintah masih menyiapkan rancangan RPJMN 2025-2045 yang akan segera dimasukkan ke DPR RI.
Editor: Firda Nursyafira/Raja H. Napitupulu