Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mencopot Dikdik Sutarno Nugrahawan dari jabatan Pj Wali Kota (Walkot) Cimahi, Jawa Barat karena dinilai tidak dapat mengendalikan harga beras di daerahnya.
Dikdik Sutarno dinilai tidak dapat menurunkan harga pangan di Kota Cimahi, sehingga berdampak buruk terhadap daya beli masyarakat, serta meningkatkan inflasi.
Hal ini disampaikan Tito Karnavian dalam Rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023 yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (9/10/2023).
Tito mengatakan pemberhentian jabatan Plt Wakot Cimahi tidak dilakukan mendadak, tetapi melalui proses beberapa kali peringatan.
"Saya sudah berkali-kali menyampaikan pada Kota Cimahi, inflasinya tinggi, berasnya naik tidak turun-turun," kata Tito.
Tito mengatakan inflasi terus tak terkendali di Cimahi, padahal daerah itu merupakan sentra pertanian, seperti beras dan cabai.
Dia mengatakan surat pemberhentian sudah diterbitkan Sabtu tanggal 7 Oktober lalu, dan sudah diganti dengan Plt Wali Kota baru.
Perbanyak Pasar Murah
Lebih jauh, Menteri Dalam Negeri meminta semua daerah selama Oktober dan November tahun ini memperbanyak aktivitas yang dapat menurunkan harga pangan, terutama beras, dengan APDB yang ada.
Beberapa kegiatan yang dilakukan, jelasnya, antara lain melakukan operasi pasar secara besar-besaran dengan pasar murah, seperti paket sembako kepada masyarakat yang tidak mampu.
"Operasi pasar ini bisa akan menekan harga dan juga membantu masyarakat kurang mampu," jelasya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang disiarkan secara langsung di kanal Youtube Kementerian Dalam Negeri, Senin (9/10/2023).
Kemudian, jelasnya, dari TNI, diharapkan bantuan modifikasi cauca, dalam rangka mengelola hujan buatan, sehingga bisa memngurangi kebakaran hutan dan lahan maupun mengatasi kekeringan.
Di sisi lain, dia mengatakan pemerintah daerah dipersilahkan melakukan kreasi dan inovasi menurunkan harga pangan, terutama beras.
Pemda, paparnya, bisa bekerja sama dengan BPS, Badan Pangan Nasional, Bulog dan lembaga terkait.
"Daerah yang bisa mengendalikan inflasi akan diberikan penghargaan, baik oleh Presiden maupun Menteri Keuangan dalam bentuk insentif daerah," jelas Tito Karnavian.*
Email: [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
#beritaterkini
#beritaviral
