Pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) 2023 pada hari pertama, telah mencatatkan transaksi sebesar Rp36,18 triliun. Sementara target transaksi selama acara berlangsung sebesar Rp250 triliun.
“Kami optimis transaksi pembelian PDN dapat melampaui target Rp250 triliun,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.
Ia meninjau pelaksanaan Business Matching PDN 2023 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Perolehan target itu menurut Menperin mengingat potensi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mencapai Rp622,55 triliun.
Pada kategori kementerian, peringkat pertama penyerapan komitmen PDN untuk sementara dipegang oleh Kementerian Pertahanan dengan angka Rp7,36 triliun.
Dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp5,56 triliun. Dan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rp2,53 triliun.
Sedangkan pada kategori pemerintah daerah, peringkat pertama penyerapan komitmen PDN dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp436 miliar. Dilanjut Kalimantan Timur dan Jawa Tengah sebesar Rp346 miliar dan Rp258 miliar.
“Penyerapan komitmen PDN dapat dipantau secara actual time melalui situs lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860,” jelas Menperin.
Situs tersebut menujukkan jenis pengadaan terbesar yang masuk dalam perencanaan belanja PDN oleh kategori kementerian adalah pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp171,68 triliun. Diikuti belanja barang sebesar Rp92,06 triliun, dan belanja jasa lainnya (Rp49,04 triliun).
Sedang pada perencanaan belanja PDN dalam kategori pemerintah daerah, pengadaaan terbesar pada pekerjaan konstruksi senilai 177,37triliun. Kemudian belanja barang Rp126,77 triliun, dan jasa lainnya (Rp63,55 triliun).
“Dalam pelaksanaan Business Matching ini, kami mempertemukan instansi pengguna dengan perusahaan industri di dalam negeri yang memiliki produk-produk sesuai dengan kebutuhan,” imbuhnya.
Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Business Matching, Belanja PDN merupakan langkah strategis mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping mendukung daya saing industri di tanah air.
Menurutnya, kunci pengoptimalan penggunaan anggaran bagi pembelian produk lokal adalah kedisiplinan implementasi dalam merealisasikan anggaran.
Pemetaan Kebutuhan Barang/Jasa
Menperin menyampaikan pentingnya pemetaan sejak awal kebutuhan barang/jasa di instansi. Business Matching Belanja PDN juga diharapkan dapat memetakan kebutuhan barang pada pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan.
Baik oleh Pemerintah Pusat, Daerah, BUMN, dan BUMD pada tahun 2023. Sehingga produsen dalam negeri bisa memanfaatkan peluang yang ada,” ujar Menperin.
Business Matching Belanja PDN 2023 akan berlangsung hingga 17 Maret 2023 dan rencananya akan ditutup oleh Menteri Perindustrian.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta yang terdiri dari PPK satker, asosiasi industri, produsen hulu-hilir serta penyedia akan duduk di setiap desk yang sudah disediakan secara bergantian untuk melakukan temu bisnis.
Sepanjang pelaksanaan Business Matching PDN 2023, para peserta juga dapat menyaksikan Pameran Produk Dalam Negeri di lokasi acara. Terdapat 108 perusahaan binaan Kemenperin yang memamerkan produk unggulan dalam negeri.
“Pameran Produk Dalam Negeri ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki produk yang sudah bersertifikat TKDN. Selain itu, juga terdapat produk-produk IKM yang tentunya juga berasal dari produsen dalam negeri,” terang Agus.
Dari sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil tercatat 18 perusahaan dalam negeri telah ikut dalam pameran.
CEO PT Indotech Trimitra Abadi Anthonius Agung Nugroho, salah satu peserta pameran Produk Dalam Negeri, menunjukkan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini.
“Terima kasih telah melibatkan kami dalam acara ini. Produk kami bisa dilihat dan diketahui publik. Seperti hasil dari kegiatan Business Matching tahun lalu, diharapkan di tahun ini dapat memunculkan transaksi untuk produk kami,” ujarnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang