Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengungkapkan, sekitar 80 persen warga Sumut sudah matang dalam berdemokrasi. Mayoritas kematangan demokrasi terbentuk pada masyarakat yang berada di perkotaan.
“Kalau saya lihat sekarang ini, ya bisa dibilang (kematangan berdemokrasi masyarakat), antara 70:30 persen hingga 80:20 persen,” ujar dia saat ditemui di Jakarta, Minggu (19/02/2023).
Menurut dia, penilaian itu berdasarkan klaster tempat tinggal masyarakat. Sekitar 70-80 persen kelompok masyarakat yang sudah paham dan matang berdemokrasi.
“Dan sekitar 20-30 persen kelompok masyarakat sudah paham juga, tetapi masih mau juga sesuatu yang diberikan, seperti sembako. Ya klasternya kita lihat, makin ke daerah perkotaan, makin banyak juga yang paham. Karena kehidupan juga berpengaruh,” terang Ijeck panggilan akrab Musa Rajekshah.
Wujud Kematangan Berdemokrasi
Ijeck mengatakan, salah satu wujud kematangan masyarakat dalam berdemokrasi terlihat dari kemampuan dan kapasitas dalam mengelola informasi. Khususnya di era digital yang mengutamakan penggunaan media sosial secara masif dalam mengklarifikasi setiap informasi.
“Saya rasa dengan era digital ini, masyarakat lebih mudah mengetahui informasi-informasi. Baik informasi yang benar, atau informasi yang hoax. Apalagi sekarang kan orang sudah tau, berita-berita yang hoax. Artinya, berita apapun lebih cepat sampai kepada masyarakat,” paparnya.
Menurut dia, masyarakat yang telah mengikuti beberapa kali pilkada, Pileg, dan Pilpres, akan semakin paham sebenarnya seperti apa suasana yang terjadi. Termasuk isu yang beredar atau segala sesuatu yang terkait dengan kampanye.
“Masyarakat merasakan juga pada saat memilih, dengan hanya popularitas seseorang, tapi tidak ada perbuatan apapun yang mereka rasakan langsung. Jadi, saya yakin masyarakat bisa semakin mengerti, semakin dewasa,” kata Ijeck lagi.
Menghadapi Kebutuhan Ekonomi
Ijeck mengakui, pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi salah satu isu sentral yang sulit dihindari menjelang pemilu. Meski demikian, katanya, kematangan berdemokrasi akan mampu menghindarkan para pemilih untuk memanfaatkan politik uang.
“Walaupun memang di satu sisi tidak bisa kita pungkiri, secara ekonomi, tidak semua masyarakat kita sama. Ada yang masih membutuhkan untuk biaya hidup. Kita menginginkan juga, tidaklah menjadikan money politic ini sebagai pengaruh besar untuk menentukan pilihan. Pada dasarnya, banyak masyarakat yang membutuhkan hal-hal terkait pemberian sedekah sembako atau segala sesuatu. Tetapi mereka juga akan lebih melihat siapa yang dulu berbuat untuk masyarakat,” jelas Ijeck menambahkan.
Tantangan Pemilu 2024
Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa mengatakan, hal paling sulit dalam kampanye adalah bagaimana mengelola isu dengan tepat. Apalagi isu dalam pemilu 2024 adalah perubahan karena masyarakat ingin mencoba yang baru pasca 10 tahun ada pemerintahan yang berkuasa.
“Sejak 2014 lalu, partai Golkar banyak yang dipilih adalah partainya, bukan orangnya. Yang penting adalah, politisi yang menang adalah politisi yang paling rajin turun ke lapangan menyapa masyarakat secara langsung. Caleg yang akan dipilih adalah yang rajin bersentuhan dengan masyarakat,” tandas Erwin.
Editor: Raja H. Napitupulu