Indonesia berada di peringkat 46 dari 160 negara dengan biaya logistik tertinggid dunia. Posisi Indonesia ini masih jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat 7 dan Thailand di peringkat 41.
Peringkat tersebut berdasarkan data Logistics Performance Index (LPI) yang dirilis oleh Bank Dunia sebagai indikator kinerja logistik antarnegara di dunia.
Pada kuartal pertama tahun 2021, biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini relatif tinggi dibandingkan biaya logistik di negara-negara kawasan ASEAN. Seperti Malaysia yang hanya 13% dari PDB.
Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus mengatakan tingginya biaya logistik menjadi beban tersendiri khususnya bagi industri manufaktur.
Hal tersebut akan mempengaruhi daya saing industri dalam memproduksi barang atau jasa. Bahkan berdampak pada performa kinerja ekonomi secara makro.
“Nah, kalau dilihat dari komponen logistik itu sendiri yang paling besar adalah transportasi. Jadi biaya transportasi itu dominan dalam struktur logistik,” ucap Heri, Senin (6/3/2023).
Menurutnya, salah satu tantangan besar sektor logistik adalah belum meratanya infrastruktur konektivitas. Pembangunan konektivitas infrastruktur di Indonesia dengan mengedepankan efisiensi biaya logistik menjadi sangat penting.
Sebagai contoh kata dia, apabila mereka mengirim barang ke Indonesia timur muatannya penuh. Tapi ketika kembali ke Indonesia barat (misalnya) ke Jakarta belum tentu muatannya penuh.
Kenapa? Karena di Indonesia timur atau di daerah tujuannya itu mungkin belum ada hasil-hasil produksi yang dibutuhkan masyarakat di Indonesia barat.
“Nah, inilah yang jadi tantangannya. Sehingga biayanya lebih besar. Mereka hanya mengantar barang. Ketika kembali mereka tidak membawa apa-apa untuk dijual kembali,” papar Heri.
Kendala yang Dihadapi
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Hendri Ginting menjelaskan, sejumlah kendala yang dihadapi. Khususnya pada sektor transportasi dan logistik Indonesia.
Diantaranya terkait arus distribusi logistik di Indonesia yang dipengaruhi kondisi geografis dan karakteristik lingkungan beragam. Serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.
Hal itu kata dia, dapat diatasi melalui kolaborasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam mengoptimalkan penataan pelabuhan.
Di samping menerapkan skema pendanaan kreatif pada beberapa pelabuhan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Pembenahan tata kelola sektor logistik juga kata Hendri, membutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan. Dalam hal ini dukungan dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait di pelabuhan sangat dibutuhkan.
Terutama dalam simplifikasi tatanan birokrasi, aturan dalam tata kelola, serta efisiensi proses bisnis logistik. Beberapa pelabuhan menurut Hendri sudah mulai menerapkan digitalisasi layanan.
“Upaya tersebut terus kami lakukan secara intens dan massif. Sehingga tiap-tiap pelabuhan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat terdigitalisasi dan terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya,” ujarnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani
Editor: Erna Sari Ulina Girsang