Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) sudah 2,5 tahun tertahan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI dan Ketua DPR RI untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna sebagai RUU Inisiatif.
Namun, hingga saat ini, belum juga dibawa ke rapat paripurna. Sementara Pemerintah sudah menyatakan kesungguhan komitmennya dan membahas bersama DPR.
Lita Anggraini, Koordinator Nasional JALA PRT, mengatakan apabila ada perbedaan pandangan DPR RI dan Pemerintah, seharusnya bisa dikomunikasikan untuk kepentingan PRT.
“Kami menyesalkan, merasa prihatin atas proses RUU PPRT yang mendesak untuk disahkan,” jelas Lita.
“Namun DPR terus menunda dan menunda,” sambungnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/2/2023).
Dia mengatakan satu hari penundaan pengesahan RUU PPRT sama dengan membiarkan puluhan PRT korban berjatuhan dan hidup dalam kemiskinan yang berkelanjutan.
2.641 Kasus Kekerasan PRT
Data JALA PRT di tahun 2023, bahwa dari 2.641 kasus kekerasan PRT, sebanyak 79% orang tidak bisa menyampaikan situasi kekerasan.
Kasusnya mulai dari akses komunikasi ditutup hingga mulai meningkat intensitas kekerasan dan berujung pada situasi korban yang fatal.
“Apabila hal demikian sikap DPR, maka kami semua tidak akan diam membiarkan DPR terus mendiskriminasi, membiarkan kekerasan dan perbudakan terjadi pada PRT di Tanah Air sendiri,” jelas Eva Kusuma Sundari, Koordinator Koalisi Sipil untuk UU PPRT.
Untuk mendesak DPR RI segera menjadikan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif dan membahas bersama Pemerintah, pihaknya menggelar empat aksi pada tanggal 15 Februari 2023.
Aksi dilakukan di Hari Pekerja Rumah Tangga atau Hari PRT Nasional yang diperingati setiap tanggal 15 Februari.
Adapun aksi yang dilakukan meliputi:
1. Aksi Puasa para 15.000 PRT, keluarga PRT dan para individu yang tergerak untuk memperjuangkan PRT
Puasa juga sebagai laku keprihatinan solidaritas dan doa kami kepada Yang Maha Kuasa untuk mengetuk pintu hati nurani DPR atas nasib jutaan PRT yang bekerja
2. Aksi Valentine membuat surat untuk Ketua DPR RI, Puan Maharani agar mengesahkan RUU PPRT.
3. Aksi menulis surat dari keluarga PRT di desa untuk Ketua DPR RI, Puan Maharani agar mengesahkan RUU PPRT.
4. Selain itu mulai 21 Desember 2022, para PRT setiap hari Rabu melakukan Aksi Rabuan PRT di depan DPR RI.*
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaterkini
#beritaviral