Hampir tidak ada orang yang mau menjadi pelaku dan korban korupsi karena dampaknya sangat berbahaya bagi publik, tetapi ternyata upaya pemberantasannya sulit dilakukan.
Bahkan, di zaman ini, pemberantasan korupsi sering kali bukan karena upaya mencapai keadilan sejati, tetapi lebih sering karena balas dendam politik.
Dunia terus-menerus diingatkan bahwa korupsi tidak mengenal batas geografis. Dampak korupsi sangat buruk, baik itu menyedot uang dari kas pemerintah atau mendorong kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.
Dampaknya bisa sangat buruk di negara-negara berkembang, yang anggarannya terbatas dan kebutuhannya sangat besar. PBB memperkirakan korupsi menyebabkan kerugian sebesar USD2,6 triliun atau sekitar Rp41.224,95 triliun setiap tahunnya.
Namun persepsi mengenai korupsi pun sangatlah berbahaya, karena melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah, sebuah fenomena yang turut mendorong krisis demokrasi di seluruh dunia.
Dalam Indeks Persepsi Korupsi terbaru yang dikeluarkan Transparency International, sebagian besar pemerintah dianggap korup oleh warga negaranya sendiri.
Bangkitnya pemerintahan populis khususnya menimbulkan tantangan. Berdasarkan sifatnya, kaum populis cenderung mendefinisikan diri mereka sebagai kelompok elite yang korup.
Namun begitu mereka menjabat, mereka sering kali melemahkan institusi dan mengalihkan perhatian dari penggunaan kekuasaan mereka sendiri untuk memperkaya diri mereka sendiri.
Meskipun pemberantasan korupsi telah meraih banyak keberhasilan dalam beberapa tahun terakhir, pemberantasan korupsi juga mendapat reaksi keras dari para elite yang sudah mengakar dan ingin melindungi hak-hak istimewa mereka—dan menghindari akuntabilitas.
“Sementara itu, upaya pemberantasan korupsi juga dapat digunakan oleh para pemimpin oportunis untuk menyasar lawan politik mereka,” seperti dirangkum dari editorial World Politics Review (WPR).
World Politics Review telah meliput korupsi secara rinci dan terus mengkaji pertanyaan-pertanyaan kunci mengenai perkembangan di masa depan.
Berikut tiga hal yang menyebabkan mengapa korupsi mendesak diberantas tetapi sulit dilakukan.
1. Tantangan Pemberantasan Korupsi
Ketika terungkapnya korupsi besar-besaran baru-baru ini menjadikan isu ini sebagai prioritas utama bagi para pemilih, para politisi dengan cepat memanfaatkan daya tarik retorika antikorupsi dalam kampanye mereka.
Namun begitu ia menjabat, hambatan untuk memberantas korupsi secara efektif terbukti terus menerus terjadi, dan sering kali menyebabkan harapan yang tidak terpenuhi.
2. Reaksi Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi
Dalam beberapa kasus, keberhasilan dalam pemberantasan korupsi dapat menimbulkan permasalahan tersendiri.
Ketika para elit yang sudah mengakar berada di garis bidik penyelidik yang efektif, mereka sering kali melakukan perlawanan untuk melindungi hak-hak istimewa yang mereka peroleh secara tidak sah. Dampaknya dapat melemahkan institusi dan membuat pemilih kecewa.
3. Potensi Penyalahgunaan Upaya Pemberantasan Korupsi
Karena korupsi secara universal dianggap sebagai momok, seringkali mudah untuk memobilisasi opini publik untuk menentangnya.
Namun hal ini memungkinkan para pemimpin politik yang kejam untuk menggunakan upaya anti-korupsi untuk menyingkirkan saingannya atau menindak perbedaan pendapat, khususnya di negara-negara otoriter.
Bagaimana kampanye antikorupsi berakhir lebih menyerupai balas dendam politik daripada reformasi sejati.*
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
#beritaterkini
#beritaviral