Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029.
Adapun kebijakan yang akan dilakukan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan adalah meninjau dan membahas kembali pemekaran daerah administrasi, didasarkan pada penelitian mendalam tentang rentang kendali optimal bagi negara kepulauan yang sangat luas.
Kemudian, meningkatkan pendapatan negara baik dari pajak maupun bukan pajak untuk mendukung
pertumbuhan anggaran pemerintah dalam implementasikebijakan fiskal yang mampu melipatgandakan program
peningkatan kualitas sumber daya manusia baik kesehatan, pendidikan, sains dan teknologi, serta kesejahteraan sosial.
“Prabowo-Gibran akan mendirikan Badan Penerimaan Negara yang baru,” jelas Kepala Tim Kampanya Nasionl Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani dalam keterangannya soal visi dan misi Prabowo-Gibran, di Jakarta, Sabtu (2/12/2023).
Rosan Roeslani menjelaskan Prabowo-Gibran juga menilai perlu dinaikkan batas batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan tarif PPh 21 untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan rasio pajak (tax ratio).
Upaya lain yang tidak kalah pentingnya, adalah mencegah kebocoran pendapatan negara dan pajak di bidang sumber daya alam dan komoditas bahan mentah.
Menghentikan praktik manipulasi (misinvoicing) dalam pelaporan kegiatan ekspor, serta mewajibkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri (smelter, kilang minyak, dan industri pengolahan lainnya).
Perbaikan Birokrasi
Prabowo-Gibran, tambah Rosan Roeslani, akan memperbaiki birokrasi dan manajemen ekspor-impor nasional, serta mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor di bank-bank dalam negeri dalam waktu yang optimal.
Selanjutnya, menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien.
“Pembebasan pajak penghasilan selama tiga tahun pertama untuk UMKM yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi,” terang Rosan.
Kebijakan lain untuk memperbaiki tata kelola birokrasi adalah memberikan insentif bagi industri buku dengan menghapus PPN untuk semua jenis buku dan menjadikan pajak royalti buku bersifat final.
Di samping itu dilakukan perbaikan tata kelola utang pemerintah dengan menggunakannya hanya untuk sektor-sektor produktif. Menguatkan manajemen BUMN yang profesional dan berintegritasserta bebas dari kepentingan politik praktis.
Prabowo-Gibran juga akan membenahi iklim investasi dengan kepastian regulasi yang ramah, transparan, dan kompetitif dengan negara lain. Memastikan tata kelola Migas dan Pertambangan Nasional sesuai amanat Konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945.
“Membangun database aset dan kekayaan kementerian, lembaga negara, dan pemerintahan daerah, serta peta potensi kekayaan SDA”.
“Membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft kompetensi ASN maupun APH”.
“Memperbaiki sistem penganggaran yang mendorong peningkatan kinerja dan kompetensi para pegawai ASN”.
“Memperkuat kepemimpinan, budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi ASN menarik bagi targeted talent untuk mau bergabung”.
“Mempermudah akses belajar bagi pegawai ASN sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi future jobs di era digital”.
“Memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai ASN untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan manajemen talenta, yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karir seorang pegawai ASN,” sambung Rosan Roeslani.
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H. Napitupulu