Ini Langkah Pemerintah Cegah Kasus Mafia Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kasus mafia tanah tak hanya memberikan dampak negatif kepada masyarakat, tetapi juga merugikan negara.

Tahun 2023, sebanyak 159 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah. Kementerian ATR/BPN juga menyelesaikan 68 kasus terkait tindak pidana pertahanan. AHY memyampaikan, terungkapnya sejumlah kasus mafia tanah ini berhasil menyelamatkan negara dari potensi kerugian lebih dari Rp11 triliun.

“Tahun 2023 lalu, target operasi adalah 61 target. Ternyata ada 86 target yang berhasil diproses. Ini capaian yang luar biasa. Kerja keras yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua ini telah berhasil menyelamatkan negara dari potensi kerugian sebesar lebih dari Rp11 triliun,” jelas AHY.

Memasuki tahun 2024, pemerintah kembali melakukan berbagai upaya pencegahan maraknya kasus mafia tanah.

Satgas Anti Mafia Tanah

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membentuk satgas Anti Mafia Tanah. Satgas ini dibentuk melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP).

Menteri AHY menyebut, ekosistem ekonomi yang ramah bagi semua pihak, salah satunya bisa diwujudkan dengan kepastian hukum bagi masyarakat. Ia berharap Satgas Anti Mafia Tanah dapat bergerak secara progresif.

“Jangan sampai investor tidak punya keyakinan dalam berinvestasi karena adanya mafia tanah di sana-sini. Semoga Satgas Anti Mafia Tanah ini dapat bergerak cepat dan progresif,” tuturnya, dikutip dari Kantor Pertanahan, Kamis (7/3).

Satgas Anti Mafia Tanah berisi sinergi tiga pilar antara Kementerian ATR/BPN dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Satgas ini diketuai oleh Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Arif Rachman. Ia menyampaikan, pihaknya tengah menyusun aturan pencegahan konflik dan sengketa pertanahan.

“Ibaratnya ketika kita ingin melakukan langkah pencegahan, kok tidak ada aturannya. Saat ini sedang kami susun, semoga segera selesai,” ujarnya.

Sertifikat Tanah Elektronik

Pada Desember 2023 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan dan secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah elektronik di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa sertifikat tanah elektronik penting dimiliki oleh masyarakat untuk mengurangi segala risiko kehilangan dan kerusakan, serta memudahkan dalam pengelolaan data.

Presiden Jokowi menargetkan penyerahan sertifikat tanah pada tahun 2024 mencapai 120 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat.

Terkait hal ini, Menteri ATR/BPN sebelumnya, Hadi Tjahjanto menyampaikan, peralihan sertifikat tanah menjadi elektronik untuk meminimalisir terjadinya praktik mafia tanah di Indonesia. Menurutnya, penggunaan sertifikat tanah elektronik tentunya menjadi lebih efektif dan efisien.

Pasalnya, sistem keamanan sertifikat tanah elektronik menggunakan sistem blok data. Sertifikat tanah elektronik siap diintegrasikan dengan sistem chain dan sistem blok data. Data digital dapat disimpan dengan aman dan dikirimkan tanpa resiko peretasan maupun manipulasi.

 

 

Editor: Raja H. Napitupulu