Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan paket kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pemulihan ekonomi.
Kebijakan tersebut dilakukan merespons gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan kemarau panjang akibat El Nino.
"Faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama masyarakat kita yang berpendapatan rendah,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (25/10/2023), di Jakarta, Menkeu mengatakan, El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas. Seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi.
Tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya outlook perekonomian global juga menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.
“Maka APBN perlu memberikan perlindungan dengan penebalan bansos. Kita ingin memperkuat kegiatan ekonomi terutama di level grass root dengan UMKM. Kita juga kita ingin terus dorong UMKM kita terutama untuk penyaluran KUR. Begitu juga dengan sektor properti perumahan,” ujarnya.
Adapun paket kebijakan yang diberikan pemerintah kata Sri Mulyani, Pertama, adalah penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT).
Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.
Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kilogaram selama bulan Desember. Dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun.
Sementara, BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember. Dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.
Perekonomian Bertahan
Paket kebijakan kedua ditujukan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi kredit usaha rakyat (KUR).
“Kita mendorong KUR ini ya tahun ini untuk bisa ditingkatkan mencapai Rp297 [triliun] targetnya. Kita melihat pelaksanaan KUR agak tersendat pada semester satu. Maka kita minta agar program ini diakselerasi sehingga bisa tercapai target 297,” ujarnya.
Paket kebijakan ketiga, lanjut Menkeu, adalah penguatan sektor perumahan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan. Sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.
Bentuk kebijakannya yaitu pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga memberi bantuan biaya administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah.
Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan rumah sejahtera terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1,8 ribu rumah.
“Berbagai langkah-langkah ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan-bantalan sosial. Kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global,” jelasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
