Home » Jadi Tersangka Korupsi, KPK Tahan Eks Ketua Pokja Pembangunan Stadion Mandala Krida

Jadi Tersangka Korupsi, KPK Tahan Eks Ketua Pokja Pembangunan Stadion Mandala Krida

by Erna Sari Ulina Girsang
1 minutes read
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan DR, Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Pembangunan Stadion Mandala Krida tahun 2016 hingga  2017, untuk perkara pengadaan barang. Foto: KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan DR, Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Pembangunan Stadion Mandala Krida tahun 2016 hingga  2017 karena diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp31,7 Miliar.

Penahanan dilakukan KPK setelah DR resmi menjadi tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Tersangka DR ditahan selama 20 hari pertama terhitung 20 Oktober hingga 8 November 2023 di Rutan KPK,” jelas Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KOK Ali Fikri, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/10/2023).

Sebelumnya KPK juga telah melakukan penahanan kepada para Tersangka lainnya, yaitu EWA selaku PNS/Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY sekaligus menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); SGH Direktur Utama PT AG; serta HS Direktur Utama PT PNN dan Direktur PT DMI.

Dalam konstruksi perkaranya, peran DR yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja diantaranya menyusun dan membuat tambahan persyaratan teknis dengan mencantumkan tipe mesin yang hanya dimiliki satu perusahaan tertentu.

Sedangkan data file Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan sepenuhnya berasal dari peserta lelang.

Terjadi beberapa kali pertemuan antara DR dengan para calon peserta lelang sebelum pengumuman lelang untuk mengondisikan persyaratan tambahan guna menggugurkan calon peserta lainnya.

Baca Juga  Bahas Palestina, Prabowo Hadiri Ijtima Ulama Indonesia di Bangka Belitung 

Seluruh tindakan DR juga diketahui dan disetujui EW.

Lelang Pengadaan Barang

Pada pengadaan tahun 2016, HS selaku Direktur PT PNN dan PT DMI melakukan pertemuan dengan beberapa anggota panitia lelang dan meminta agar dibantu dan dimenangkan dalam proses lelang.

Selanjutnya anggota panitia lelang menyampaikan keinginan HS tersebut kepada EW dan Iangsung disetujui untuk dimenangkan tanpa dilakukan evaluasi penelitian kelengkapan dokumen persyaratan mengikuti lelang.

Selain itu, saat proses pelaksanaan pekerjaan diduga beberapa pekerja tidak memiliki sertifikat keahlian dan tidak termasuk pegawai resmi dari PT DMI.

Rangkaian perbuatan para Tersangka diduga melanggar ketentuan diantaranya Pasal 5 huruf f, Pasal 6 huruf c, g dan h, Pasal 89 ayat 2 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa dan perubahannya.

Tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu

#beritaviral
#beriterkini

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life