Jelang Pemilu 2024, Komisi II: Netralitas ASN Hukumnya Mutlak

Netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN sangat penting dalam menghadapi Pemilu 2024 yang sudah mengitung hari.

“Netralitas ASN ini hukumnya mutlak. Bagi kepala daerah harus memberikan penekanan agar tidak terlibat secara langsung dalam arus politik,” tegas Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman.

Hal ini disampaikan Aminurokhman saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (27/11/2023).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, menegaskan untuk mendukung netralitas ASN Pemkab Sidoarjo melakukan pemantauan hingga sosial media seluruh ASN.

Bagi Aparatus Sipil Negara yang terbukti melakukan like dan komentar dukungan bagi peserta pemilu 2024 akan mendapat sanksi berupa teguran.

“Menurut saya itu juga sesuatu yang mungkin dilakukan oleh yang bersangkutan secara tidak sadar dicegah. Jadi diingatkan agar apa yang terbiasa dilakukan di media sosial harus terkendali, terkontrol. Sehingga tidak masuk ruang-ruang yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan,” terangnya.

Ia mengapresiasi ketegasan Bupati Sidoarjo dalam hal menegakan netralitas ASN untuk menghadapi pemilu 2024 tersebut.

“Bupati Sidoarjo saya rasa cukup bijaksana mengantisipasi dan mencegahnya agar ASN tidak terjerat pada ranah pidana pemilu,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui kampanye Pemilu 2024 akan dimulai pada Selasa, 28 November 2023 sesuai yang telah ditetapkan KPU. Jadwal kampanye ini akan berlangsung selama 75 hari hingga 10 Februari 2024. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu