Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
“Presiden mendorong adanya payung hukum yang lebih baik bagi perempuan pekerja, khususnya pekerja rumah tangga,” ujar Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani.
Pernyataan itu disampaikan Andy usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (27/2/2023).
Dalam pertemuan itu, Komnas Perempuan kata Andym menjelaskan beberapa situasi penting terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Seperti meningkatnya pelaporan kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual.
Begitu juga dengan situasi perempuan disituasi konflik dan bencana. Perempuan pekerja, serta perempuan yang menjadi tahanan atau pun berhadapan dengan hukum.
Dikatakannya, Komnas Perempuan bersama Presiden Jokowi juga berbincang mengenai mekanisme non-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam berbagai rencana aksi nasional.
Di antaranya rencana aksi nasional HAM, rencana aksi nasional mengatasi ekstremisme yang mengarah pada terorisme, dan kondisi perempuan terhadap pandangan hukum.
Termasuk hukuman mati maupun berbagai situasi kebijakan yang diskriminatif di beberapa daerah di Indonesia.
Saat ini kata Andy, sedang ada percepatan untuk melakukan kekuatan kelembagaan Komnas Perempuan untuk melakukan perubahan Peraturan Presiden.
“Baik itu struktur Komnas Perempuan, maupun berbagai untuk memperkuat kesejahteraan staf-staf Komnas Perempuan,”jelasnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati. *
#beritaviral
#beritaterkini
Editor: Junita Ariani