Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya Implementasi peta jalan untuk keberlanjutan kebijakan dan program pembangunan di tanah air. Contohnya, terkait hilirisasi industri, pemerintah telah memiliki arah serta tahapan yang jelas.
Menurut Presiden Jokowi, semua peta jalan itu sudah jelas.
“Tinggal kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi,” ujar Presiden.
Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Investor Daily Summit 2023, Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2024).
Dikatakannya, kerja detail di lapangan sangat diperlukan guna menjamin implementasi tersebut. Karena itu, Kepala Negara meminta jajarannya untuk membentuk tim pengawas sehingga implementasi di lapangan sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan.
“Memang kerja sekarang enggak bisa yang makro saja, enggak bisa. Dan harus punya tim. Masing-masing kementerian/lembaga punya tim untuk mengawal di lapangan,” jelasnya.
Biasanya kata Presiden, anak-anak muda paling senang diterjunkan di lapangan, untuk mengawal di lapangan.
“Cek di lapangan, awasi lapangan, sehingga sesuai betul dengan kebijakan/policy yang sudah kita putuskan,” ujarnya.
Keberanian dalam Pengambilan Keputusan
Presiden Jokowi juga mendorong keberanian untuk mengambil keputusan dalam setiap rencana pembangunan Indonesia. Tidak hanya perhitungan secara ekonomi, tetapi faktor lain juga harus turut dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.
Misalnya, mengenai pembangunan moda raya transportasi (MRT) dan lintas raya terpadu (LRT) yang juga membutuhkan keberanian dalam pengambilan keputusan.
“(Pembangunan) LRT juga sama seperti itu. Hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana. Dari anggaran apa, dari income apa, dari penerimaan apa, itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu, ditutup dari ERP, ditutup dari electronic road pricing. Ketemu, ya sudah diputuskan,” jelasnya.
Saat itu lanjut Presiden, dirinya memtuskan dan itu adalah keputusan politik. Bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah kewajiban.
“Karena itu pelayanan, bukan perusahaan, untung dan rugi,” tandasnya,
Turut hadir dalam acara tersebut, yaitu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar. Executive Chairman B Universe Enggartiasto Lukita, dan CEO B Universe Rio Abdurrachman. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu