Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan segera proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Hal itu sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di Jakarta.
Penegasan itu disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) usai meresmikan Sodetan Kali Ciliwung, di Jakarta, Senin (31/7/2023).
“Normalisasi Sungai Ciliwung harus segera rampung. Dari 33 kilometer yang ada, baru selesai 16 kilometer, sehingga masih tersisa 17 kilometer,” kata Presiden Jokowi.
“Ini saya minta Pak Menteri PU, Pak Gubernur bersama-sama untuk selesaikan ini. Termasuk penanganan di 12 sungai yang mengalir melintasi DKI Jakarta juga harus dinormalisasi,” sambung Presiden.
Kepala Negara menambahkan, pembangunan Sodetan Ciliwung sepanjang 1,2 kilometer dengan dua terowongan memakan waktu sekitar 11 tahun. Dan, menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp1,150 triliun.
Infrastruktur ini mampu mengurangi banjir di enam kelurahan di Jakarta.
Selain Sodetan Kali Ciliwung, pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi serta Sodetan Kali Ciliwung.
Keberadaan infrastruktur ini, menurut Presiden, mampu mengurangi banjir di Jakarta hingga 62 persen.
“Sudah dicegat airnya itu di Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi, tapi kan juga masih ada yang terus. Di sini ada normalisasi Sungai Ciliwung. Kemudian ada Banjir Kanal Timur, kemudian yang sekarang ada Sodetan Sungai Ciliwung plus penanganan pompa-pompa. Baik di Sungai Sentiong dan sungai di Ancol dan di 13 sungai yang ada di DKI Jakarta,” ujarnya.
Kepala Negara menambahkan, masih terdapat 38 persen pekerjaan rumah dalam menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Hal ini, harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir.
“Ini pekerjaan jangka panjang, belum urusan menangani rob dari arah utara, dari arah laut. Ini persoalan besar juga,”Jelasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
PENDAFTARAN sekolah kedinasan 2024 dibuka mulai 15 Mei, seleksi terbuka untuk 8 kementerian/lembaga penyelenggara yang terdiri atas 30…
KEPALA Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta Dr. Masmin Afif, M.Ag menyampaikan, waiting list jemaah haji…
Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Pattrick Wauran menilai, perputaran uang saat pelaksanaan Idul Adha…
Menjelang Juni 2025, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengubah aturan teknis Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS…
Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1445 H/2024 M telah diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Pemberangkatan perdana…
Aku pandang sejauh mata memandang, melihat awan menutup bukit di ufuk Barat, menyibak tirai jendela…